SEJARAH AWAL PERISTIWA PENANDATANGANAN PERJANJIAN RENVILLE
Sunday, November 24, 2013
Edit
Sejarah Awal Peristiwa Penandatanganan Perjanjian Renville - Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia serta Belanda yg ditandatangani dalam lepas 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat menjadi tempat netral, USS Renville, yang berlabuh pada pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada lepas 8 Desember 1947 dan ditengahi sang Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri menurut Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
USS Renville (APA-227) merupakan Haskell-class attack transport yg melayanani Angkatan Laut Amerika Serikat pada Perang Dunia II, Perang Korea dan Perang Vietnam. Renville dinamai berdasarkan wilayah pada Minnesota dan North Dakota. Dia ditetapkan 19 Agustus 1944 sebagai MCV hull 673 oleh Kaiser Shipbuilding dari Vancouver, Washington, diluncurkan 25 Oktober 1944 serta ditugaskan 15 November 1944, atas perintah Kapten William W. Ball.
Delegasi Indonesia dipimpin sang Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin sang kol KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Delegasi Amerika Serikat dipimpin sang Frank Porter Graham. Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat buat melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, akan tetapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yg nir termasuk Tentara Nasional Indonesia, serta sesekali unit pasukan TNI juga terlibat standar tembak dengan tentara Belanda, seperti yg terjadi antara Karawang dan Bekasi.
Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap (ejaan baru: Amir Syarifuddin Harahap) (lahir pada Medan, Sumatera Utara, 27 April 1907 – meninggal pada Surakarta, Jawa Tengah, 19 Desember 1948 dalam umur 41 tahun) merupakan seorang tokoh Indonesia, mantan menteri serta perdana menteri dalam awal berdirinya negara Indonesia. Ayahnya, Djamin gelar Baginda Soripada (1885-1949), seorang jaksa pada Medan. Ibunya, Basunu Siregar (1890-1931), menurut keluarga Batak yg telah membaur menggunakan warga Melayu-Islam di Deli. Ayahnya keturunan keluarga kepala norma berdasarkan Pasar Matanggor di Padang Lawas Tapanuli.
Dalam Persetujuan Renville tanggungjawab yang berat ini terletak dipundak kaum Komunis, khususnya Amir sebagai negosiator utama menurut Republik Indonesia. Kabinet Amir Sjarifuddin mengundurkan diri menggunakan sukarela dan tanpa perlawanan samasekali, waktu disalahkan atas persetujuan Renville sang golongan Masyumi dan Nasionalis.
Isi perjanjian
Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera menjadi bagian daerah Republik Indonesia Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan daerah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda Tentara Nasional Indonesia wajib ditarik mundur dari wilayah-wilayah kantongnya di daerah pendudukan pada Jawa Barat serta Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta.
Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik wajib mengosongkan wilayah-daerah yg dikuasai Tentara Nasional Indonesia, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.
Tidak semua pejuang Republik yg tergabung dalam berbagai laskar, misalnya Barisan Bambu Runcing serta Laskar Hizbullah/Sabillilah pada bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tadi. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno serta Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yg menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah serta Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga dalam 7 Agustus 1949, pada daerah yg masih dikuasai Belanda saat itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).
Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (lahir di Cepu, Jawa Tengah, 7 Januari 1905 – mangkat lima September 1962 dalam umur 57 tahun) merupakan seseorang ulama karismatik yg memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) di Tasikmalaya dalam tahun 1949. Pada masa perang kemerdekaan 1945-1949, Kartosoewirjo terlibat aktif namun sikap kerasnya membuatnya tak jarang bertolak belakang menggunakan pemerintah, termasuk saat beliau menolak pemerintah pusat supaya semua Divisi Siliwangi melakukan long march ke Jawa Tengah. Perintah long march itu adalah konsekuensi dari Perjanjian Renville yang sangat mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kartosoewirjo jua menolak posisi menteri yang ditawarkan Amir Sjarifuddin yang saat itu menjabat Perdana Menteri.
Monumen output Perjanjian Renville - Merupakan suatu Monumen Wilayah Batas Pendudukan Belanda dan RI berdasarkan Hasil Perjanjian Renville yang berlokasi di Ds. Joho Mantrianom, Kec. Bawang. Monumen ini dibangun buat memperingati salah satu insiden penting yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakakan usaha Pemerintah Belanda buat memecah belah bangsa Indonesia. Pada keliru satu sisi monumen masih ada lempengan marmer yg bertuliskan "Batas Status Quo RI serta Belanda dalam Perundingan pada Kapal Renville Tanggal 17 – 1 – 1948 antara Daerah Belanda serta Daerah RI".
Sumber:
//kalender-insiden.blogspot.com/2013/01/penandatanganan-perjanjian-renville.html