KEBIJAKANKEBIJAKAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kali ini kita akan membahas macam-macam kebijakan pada perdagangan internasional. Sebelumnya sudah dibahas Pengertian perdagangan internasional, faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Pengertian kebijakan perdagangan internasional diartikan menjadi tindakan dan peraturan yang dimuntahkan pemerintah untuk memengaruhi struktur, komposisi, dan arah dari perdagangan internasional. Dengan demikian bisa dikatakan arah kebijakan perdagangan internasional itu buat mengatur perdagangan internasional supaya sesuai menggunakan yang dikehendaki pemerintah. Banyak macam atau ragam kebijakan yg mampu diambil oleh pemerintah dalam bidang perdagangan internasional. Lihat tujuan pemerintah pada kebijakan internasional dan macam-macam perdagangan internasional misalnya yang ada dibawah ini...

Adapun tujuan yang akan ditargetkan pemerintah menurut kebijakan perdagangan internasional itu antara lain : 

• Melindungi kepentingan dalam ekonomi nasional terhadap berbagai kemungkinan impak jelek/negatif menurut aneka macam negara lain 
• Melindungi kepentingan industri di pada negeri menurut berbagai kemungkinan persaingan yang nir sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan.
• Melindungi lapangan kerja supaya sanggup tetap tersedia. 
• Menjaga keseimbangan serta stabilitas neraca terhadap pembayaran internasional 
• Mampu mendorong laju ekspor 
• Menjaga tingkatpertumbuhan ekonomi yg tinggi serta stabil.
• Menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs. 

Adapun macam-macam kebijakan perdagangan internasional adalah menjadi berikut..

• Kebijakan Perdagangan bebas : perdagangan bebas merupakan kebijakan perdagangan yang menginginkan adanya kebebasan perdagangan, menggunakan demikian tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk serta ke luar negeri. 

• Kebijakan Perdagangan Proteksionis : Kebijakan perdagangan proteksionis merupakan kebijakan perdagangan yg melindungi produk-produk dalam negeri supaya bisa bersaing dengan produk asing yang dilakukan menggunakan cara membuat banyak sekali rintangan/kendala arus produksi dari serta keluar negeri. 

Kebijakan perdagangan internasional timbul karena meluasnya jaringan-jaringan interaksi ekonomi antarnegara. Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah/negara, baik pribadi maupun nir eksklusif buat memengaruhi komposisi, arah, dan Bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yg dimaksud bisa berupa tarif, dumping, kuota, embargo impor, serta berbagai kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan perdagangan internasional bisa diuraikan menjadi berikut :

Politik Proteksi

Politik perlindungan adalah kebijakan pemerintah buat melindungi industri dalam negeri yg sedang tumbuh (infant industry) dan persaingan-persaingan barang-barang impor.

Tujuan kebijakan proteksi merupakan:

1. memaksimalkan produksi pada negeri;
2. memperluas lapangan kerja;
3. memelihara tradisi nasional;
4. menghindari risiko yg mungkin muncul apabila hanya menggantungkan diri dalam satu komoditi andalan;
5. menjaga stabilitas nasional, yang dikhawatirkan akan terganggu bila bergantung dalam negara lain.

Proteksi dapat dilakukan melalui kebijakan ini dia.

a. Tarif dan Bea Masuk

Tarif merupakan suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi wilayah pabean (costum area). Sementara itu, barangbarang yg masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk.

Dengan pengenaan bea masuk yang akbar atas barangbarang berdasarkan luar negeri, memiliki maksud memproteksi industri pada negeri sebagai akibatnya diperoleh pendapatan negara. Bentuk generik kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor menggunakan persentase eksklusif berdasarkan harga barang yg diimpor.

Akibat dari pengenaan tarif akan tampak sebagaimana

Macam-macam penentuan tarif atau bea masuk, yaitu:

1. bea ekspor (export duties) adalah pajak/bea yg dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (pada luar costum area);
2. bea transito (transit duties) merupakan pajak/bea yg dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas daerah suatu negara menggunakan tujuan akhir barang tadi negara lain;
3. bea impor (import duties) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yg masuk dalam suatu negara (tom area).

b. Pelarangan Impor

Pelarangan impor merupakan kebijakan pemerintah buat melarang masuknya barang-barang dari luar negeri, menggunakan tujuan buat melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi pada negeri.

c. Kuota atau Pembatasan Impor

Kuota merupakan kebijakan pemerintah buat membatasi barang-barang yang masuk berdasarkan luar negeri. Secara grafik akan tampak dalam

Tujuan diberlakukannya kuota impor pada antaranya:

1. mencegah barang-barang yang penting berada di tangan negara lain;
2. untuk menjamin tersedianya barang-barang di dalam negeri dalam proporsi yg cukup;
3. untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilitas harga pada dalam negeri.

d. Subsidi

Subsidi adalah kebijakan pemerintah buat membantu menutupi sebagian porto produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga penghasil dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah serta mampu bersaing menggunakan barang impor.

e. Dumping

Dumping merupakan kebijakan pemerintah buat mengadakan subordinat harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada pada pada negeri.

Syarat yang wajib dipenuhi pada kebijakan dumping yaitu:

• kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada luar negeri, sehingga kurva permintaan di pada negeri lebih inelastis dibanding kurva permintaan pada luar negeri.
• terdapat kendala yg relatif kuat sebagai akibatnya konsumen dalam negeri tidak bisa membeli barang berdasarkan luar negeri.

Keterangan:

Seperti diketahui bahwa laba maksimum diperoleh dalam saat kurva MC sama menggunakan kurva MR. MC sama menggunakan MR pada pasar pada negeri yang dicapai pada kuantitas produksi OQ1, dan pasar luar negeri dicapai dalam kuantitas produksi OQ2. Oleh karena kurva permintaan di kedua pasar mempunyai kecuraman yg tidak sinkron, pada mana harga pasar dalam negeri merupakan OP2 sementara harga pada pasar luar negeri dengan tinggi OP1, sehingga permintaan pada pasar pada negeri relatif lebih inelastis dibandingkan menggunakan pasar pada luar negeri, karena kurvanya lebih curam.

Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas merupakan kebijakan pemerintah untukmengadakan perdagangan bebas antarnegara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alas an bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan jika setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang pada mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif.

Politik Autarki

Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan buat menghindarkan diri menurut impak-dampak negara lain, baik imbas politik, ekonomi, juga militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yg menganjurkan adanya perdagangan bebas. Itu seseorang importir pada melaksanakan pembayarannya harus membeli uang dollar terlebih dahulu pada suatu bank devisa dengan kurs yang berlaku, lalu ditransfer kepada eksportir di Amerika.

Baca Juga

• Kebijakan Kebijakan Dalam Perdagangan Internasional
• Sebutkan Kebijakan-kebijakan Dalam Perdagangan Internasional
• Kebijakan Kebijakan Pemerintah Dalam Perdagangan Internasional
• Jelaskan Kebijakan-kebijakan Dalam Perdagangan Internasional
• Kebijakan Kebijakan Voc Dalam Perdagangan
• Kebijakan Kebijakan Voc Dalam Monopoli Perdagangan
• Membedakan Kebijakan-kebijakan Dalam Perdagangan Internasional

Demikian artikel singkat tentang pembahasan Kebijakan-Kebijakan dalam Perdagangan Internasional semoga bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.

Share this post