SEJARAH/ASAL USUL BERDIRI NEGARA INDONESIA

Republik Indonesia artinya sebuah negara kepulauan yang disebut menjadi Nusantara (Kepulauan Antara) yang terletak di antara tanah akbar Asia Tenggara serta Australia dan antara Lautan Hindi serta Lautan Pasifik. Indonesia bersempadankan Malaysia di Kalimantan,Papua New Guinea pada pulau Papua, serta Timor Timur/Timor Leste di pulau Timor.

Sejarah Indonesia mencakup suatu rentang waktu yg sangat panjang yg dimulai semenjak zaman prasejarah sang “Manusia Jawa” dalam masa sekitar 500.000 tahun yg kemudian. Periode dalam sejarah Indonesia bisa dibagi menjadi 5 era: era pra kolonial, keluarnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa dan Sumatera yg terutama mengandalkan perdagangan; era kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah menyebabkan penjajahan sang Belanda selama kurang lebih tiga,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; era kemerdekaan, pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) hingga jatuhnya Soekarno (1966); era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); dan era reformasi yg berlangsung sampai kini .

Prasejarah

Secara geologi, wilayah Indonesia terkini muncul kira-kira kurang lebih masa Pleistocene saat masih terhubung dengan Asia Daratan. Pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah insan Jawa dalam masa lebih kurang 500.000 tahun lalu. Kepulauan Indonesia seperti yg ada ketika ini terbentuk dalam saat melelehnya es sesudah berakhirnya Zaman Es.

Era pra kolonial

Para cendekiawan India sudah menulis mengenai Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa pada pulau Jawa dan Sumatra kurang lebih 200 SM. Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat lebih kurang tahun 400. Pada tahun 425 kepercayaan Buddha telah mencapai wilayah tersebut. Pada masa Renaisans Eropa, Jawa dan Sumatra sudah memiliki warisan peradaban berusia ribuan tahun serta sepanjang 2 kerajaan akbar yaitu Majapahit pada Jawa serta Sriwijaya di Sumatra sedangkan pulau Jawa bagian barat mewarisi peradaban dari kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda.

Kerajaan Hindu-Buddha

Pada abad ke-4 sampai abad ke-7 pada wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yg dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat pada Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai wilayah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 sampai 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas daerah yg sekarang sebagian besarnya adalah Indonesia bersama hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi aturan dan pada kebudayaan Jawa, seperti yg terlihat pada wiracarita Ramayana.

Kerajaan Islam

Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia kurang lebih abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah telah masuk ke Indonesia dalam abad 7 Masehi. Saat itu telah terdapat jalur pelayaran yg ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara serta Bani umayyah pada Asia Barat sejak abad 7. Menurut asal-asal Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim pada pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan imbas pada institusi politik yg terdapat. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yg bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berdasarkan Khilafah Bani Umayah meminta dikirimkan da`i yg sanggup menyebutkan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yg isterinya pula cucu seribu raja, yg di pada kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di daerahnya masih ada dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala serta kapur barus yg semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, pada Raja Arab yg nir menyekutukan tuhan-ilahi lain dengan Tuhan.

Saya sudah mengirimkan pada anda hibah, yang sebenarnya adalah hibah yg tak begitu banyak, namun sekedar pertanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada aku seseorang yang dapat mengajarkan Islam pada saya serta menyebutkan kepada saya mengenai aturan-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan sang Sriwijaya Palembang yg masih menganut Budha.

Islam terus mengokoh sebagai institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225H atau 12 November tahun 839M. Contoh lain merupakan Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seseorang Muslim bernama Bayang Ullah.

Kesultanan Islam kemudian semikin berbagi ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa serta Sumatra. Hanya Bali yang permanen mempertahankan lebih banyak didominasi Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini terdapat dominan yang akbar berdasarkan ke 2 kepercayaan pada kepulauan-kepulauan tadi.

Penyebaran Islam dilakukan/didorong melalui interaksi perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan islam yg datang berdasarkan luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan famili mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, lantaran umumnya pedagang serta pakar kerajaan/kesultanan lah yang pertama mengadopsi kepercayaan baru tadi. Kesultanan/Kerajaan penting termasuk Samudra Pasai, Kesultanan Banten yg menjalin interaksi diplomatik menggunakan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram pada Yogja / Jawa Tengah, serta Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku di timur.

Kolonisasi Belanda

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa daerah yang sekarang merupakan Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan pada antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yg nir terpengaruh adalah Timor Portugis, yg tetap dikuasai Portugal sampai 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali buat suatu masa pendek di mana sebagian kecil berdasarkan Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda serta masa penjajahan Jepang dalam masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda berbagi Hindia-Belanda sebagai salah satu kekuasaan kolonial terkaya di global. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka lantaran wilayah Aceh baru ditaklukkan lalu selesainya Belanda mendekati kebangkrutannya.

VOC

Pada abad ke-17 serta 18 Hindia-Belanda nir dikuasai secara eksklusif oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan serta kegiatan kolonial di wilayah tadi sang Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada pada Batavia, yg kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah pada Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan serta ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan pembuat rempah-rempah, serta terhadap orang-orang non-Belanda yg mencoba berdagang menggunakan para penduduk tersebut. Contohnya, waktu penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala pada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir semua populasi serta lalu mempopulasikan pulau-pulau tadi dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yg bekerja pada perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa dalam masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram serta Banten.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 serta sesudah kekuasaan Britania yang pendek pada bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas pada Perang Diponegoro dalam tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yg dikenal sebagai cultuurstelsel pada bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam output-output perkebunan yang sebagai permintaan pasar global pada waktu itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tumbuhan itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang akbar kepada para pelaksananya – baik yg Belanda juga yg Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas sesudah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yg termasuk investasi yg lebih akbar pada pendidikan bagi orang-orang pribumi, serta sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. Van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, serta menggunakan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia waktu ini.

Gerakan nasionalisme

Pada 1905 gerakan nasionalis yg pertama, [Serikat Dagang Islam] dibuat serta kemudian diikuti dalam tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, [Budi Utomo]. Belanda merespon hal tadi setelah Perang Dunia I menggunakan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok mini yang terdiri dari profesional belia serta pelajar, yg beberapa pada antaranya sudah dididik pada Belanda. Banyak dari mereka yg dipenjara lantaran aktivitas politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

Perang Dunia II

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga serta di Juli mengalihkan ekspor buat Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yg bertujuan buat mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yg sama, faksi dari Sumatra mendapat bantuan Jepang buat mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yg terakhir dikalahkan Jepang dalam Maret 1942.

Era Jepang

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang buat mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yg juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Namun, pengalaman dari penguasaan Jepang pada Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada mana seorang hayati serta status sosial orang tadi. Bagi yang tinggal di wilayah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda serta campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran pada penguasaan Jepang.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tadi pula sekaligus menjamin Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, serta seluruh daerah Hindia-Belanda sebelum perang.

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam buat bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran namun Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia dalam 24 Agustus.

Era kemerdekaan

Mendengar warta bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan buat menciptakan keputusan misalnya itu dalam 16 Agustus, Soekarno membacakan “Proklamasi” pada hari berikutnya. Kabar tentang proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran ad interim pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya eksklusif berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Perang kemerdekaan

Dari 1945 sampai 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati menggunakan bisnis kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yg diperlukan buat membentuk pulang kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda buat pulang berkuasa dihadapi perlawanan yg bertenaga. Setelah balik ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut balik ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan serta negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan pada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Demokrasi parlementer

Tidak lama sehabis itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yg terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh serta bertanggung jawab pada parlemen atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat terbagi pada partai-partai politik sebelum serta selesainya pemilu pertama pada tahun 1955, sebagai akibatnya koalisi pemerintah yg stabil susah dicapai.

Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila ad interim beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yg berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada aturan Islam.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yg gagal pada Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat serta pulau-pulau lainnya yang dimulai semenjak 1958, ditambah kegagalan MPR buat berbagi konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya dalam 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan pulang konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yg akbar, dia tidak menemui banyak kendala.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa pada rezim yang otoriter pada bawah label “Demokrasi Terpimpin”. Dia jua menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin krusial negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat juga Blok Uni Soviet. Para pemimpin tadi berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 pada KTT Asia-Afrika buat mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.

Pada akhir 1950-an serta awal 1960-an, Soekarno beranjak lebih dekat pada negara-negara komunis Asia serta kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) pada dalam negeri. Meski PKI adalah partai komunis terbesar di global pada luar Uni Soviet serta China, dukungan massanya tak pernah menampakan penurutan ideologis kepada partai komunis misalnya di negara-negara lainnya.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tadi merupakan sebuah “rencana neo-kolonial” buat mempermudah rencana komersial Inggris pada daerah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas imbas imperialisme negara-negara Barat pada daerah Asia dan memberikan celah pada negara Inggris dan Australia buat mempengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB buat mengakui kedaulatan Malaysia dan berakibat Malaysia anggota tidak tetab Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia menurut keanggotaan PBB pada lepas 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu jua konfrontasi ini lalu menyebabkan pertempuran antara pasukan Indonesia serta Malaysia (yg dibantu sang Inggris).

Nasib Irian Barat Permasalahan Papua Barat

Pada waktu kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri serta pendeklarasian kemerdekaan dalam 1 Desember 1961.

Negosiasi menggunakan Belanda tentang penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan misteri menggunakan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia merogoh alih kekuasaan terhadapa Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

Gerakan 30 September / G30 S PKI

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno buat memperkuat dukungan buat rezimnya serta, dengan persetujuan berdasarkan Soekarno, memulai kampanye buat membangun “Angkatan Kelima” menggunakan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya perebutan kekuasaan yang disalahkan kepada para pengawal istana yg loyal pada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat waktu itu, Mayjen Soeharto, menumpas perebutan kekuasaan tadi dan berbalik melawan PKI. Soeharto kemudian memakai situasi ini buat mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa dalam 1966 mencapai setidaknya 500.000; yg paling parah terjadi di Jawa serta Bali.

Era Orde Baru

Setelah Soeharto sebagai Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya merupakan mendaftarkan Indonesia sebagai anggota PBB lagi. Indonesia dalam tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud buat melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi pada kegiatan-aktivitas PBB”, dan menjadi anggota PBB balik dalam lepas 28 September 1966, tepat 16 tahun sesudah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan lima tahun menjadi presiden, serta beliau kemudian dilantik kembali secara berturut-turut dalam tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam global politik Indonesia serta secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri serta pada negeri berdasarkan jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih pemugaran dan perkembangan ekonomi menjadi tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yg didominasi militer tetapi dengan nasehat menurut pakar ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar -besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yg besar tetapi nir merata pada Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi menggunakan akbar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia jua memperkaya dirinya, keluarganya, serta rekan-rekat dekat melalui korupsi yg merajalela.

Irian Jaya

Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan “Act of Free Choice” (Aksi Pilihan Bebas) pada Irian Jaya pada 1969 pada mana 1.025 wakil kepala-kepala wilayah Irian dipilih serta kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya menentukan bergabung menggunakan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB lalu memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menyebabkan aktivitas-kegiatan gerilya berskala kecil dalam tahun-tahun berikutnya sehabis perpindahan kekuasaan tadi. Dalam atmosfer yg lebih terbuka selesainya 1998, pernyataan-pernyataan yg lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan berdasarkan Indonesia telah muncul.

Timor Timur

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur merupakan sebuah jajahan Portugis pada pulau Timor yg dikenal menjadi Timor Portugis dan dipisahkan berdasarkan pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat insiden politis pada Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur berdasarkan Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal dalam tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yg membawa paham Marxisme, dan UDT, sebagai partai-partai terbesar, sehabis sebelumnya membentuk aliansi buat mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia, yang memiliki dukungan material serta diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yg disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak serta gas alam, dan lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 rakyat Timor Timur — melalui penghilangan nyawa, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih buat memisahkan diri menurut Indonesia dalam sebuah pemungutan bunyi yg diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak menentukan turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera selesainya hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan pada Timor Timur, misalnya menghambat infrastruktur di daerah tersebut.

Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yg menintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, serta Otorita Transisi PBB (UNTAET) merogoh alih tanggung jawab buat memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai dalam Mei 2002.

Krisis ekonomi

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (buat lebih kentara lihat: Krisis finansial Asia), disertai kering terburuk pada 50 tahun terakhir serta harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yg semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yg awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yg meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan selesainya MPR melantiknya buat masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian menentukan sang wapres, B. J. Habibie, buat menjadi presiden ketiga Indonesia.

Era reformasi Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie segera menciptakan sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah pulang mendapatkan dukungan berdasarkan Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor buat program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol dalam kebebasan berpendapat serta kegiatan organisasi.

Pemerintahan Wahid

Pemilu buat MPR, DPR, serta DPRD diadakan dalam 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang dalam pemilu parlemen menggunakan mendapatkan 34% menurut semua suara; Golkar (partai Soeharto – sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid menjadi presiden dan Megawati sebagai wakil presiden buat masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional dalam awal November 1999 serta melakukan reshuffle kabinetnya dalam Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yg menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yg terus berlanjut, pemerintahannya pula menghadapi permasalahan antar etnis serta antar kepercayaan , terutama pada Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yg disebabkan rakyat Timor Timur yang nir memiliki loka tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia menyebabkan masalah-kasus humanisme dan sosial yg akbar. Majelis Permusyawaratan Rakyat yg semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, mengakibatkan perdebatan politik yg meluap-luap.

Pemerintahan Megawati

Pada Sidang Umum MPR pertama dalam Agustus 2000, Presiden Wahid menaruh laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu Majelis Permusyawaratan Rakyat serta meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan berdasarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memperbaiki manajemen serta koordinasi di pada pemerintahannya, beliau mengedarkan keputusan presiden yang menaruh kekuasaan negara sehari-hari pada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak usang kemudian.

Pemerintahan Yudhoyono

Pada 2004, pemilu satu hari terbesar pada dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil menjadi presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya sudah menerima aneka macam cobaan serta tantangan akbar, seperti gempa bumi besar pada Aceh serta Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian menurut Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yg mengguncang Sumatra.

Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia menggunakan Gerakan Aceh Merdeka yg bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

Referensi:

//syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html

Share this post