RAPOT MERAH KKP TAK TERBUKTI

Rapor Merah MKP Tak Terbukti - Dua tahunpemerintahan pada hal ini kementrian kelautan dan perikanan yang telah dipegang sang MKP bunda Pudji astuti di nilai oleh KIARA ( Koalisi Rakyat UntukKeadilan Perikanan ) dinilai Indikatornya kurang sempurna. 

Karena kepuasan Publikdi bawah ibu susi pudjiastuti masih bisa di bilang relatif baik. 

Karena pada bawahpemerintahan ibu susi kini nelayan bisa berdaulat di wilayah sendiri dan niatbaik dia walaupun masih banyak kekurangan tapi perlu kita apresiasi.

RAPOT MERAH KKP TAK TERBUKTI

Dalam hal rapormerah, Kiara memberi indikator antara lain ;

-Penyerapan anggaran yang masih Minim

Kalau kita bicaratentang penyerapan anggaran yang minim di katakan mempunyai kinerja yg kurangbaik.

maka nalar seperti itu mampu pada bantahkan apabila penyerapan anggaranmaksimal akan tetapi tidak memiliki output serta outcome bagi nelayan dan masyarakatitulah yang bisa dikatakan menjadi kinerja menurut menteri kelautan serta perikanantidak baik.

Tetapi bila kitatelisik lagi sebenarnya apa yang pada katakan MKP tentang penyerapan anggaran danbeliau menekankan dalam penghematan semata mata lantaran telah terlalu lamabirokrasi pemerintahan khususnya pada KKP masih menggunakan pola pola usang.

sehingga poly aktivitas yg hasil serta outcome nya kurang berguna bahkantidak terdapat sama sekali. 

Kita masih ingat menggunakan kebijakan menteri Susipudjiastuti yang melarang kedap pada hotel hotel berbintang. 

Larangan tersebutwalaupun pada khirnya pada revisi tidak semua rapat dilarang namun sudah banyakmengurangi pengeluaran aturan yang dibuang percuma.

Rapor Merah MKP Tak Terbukti

Belum lagipenyerapan aturan yang digunakan untuk biaya internet pada setiap instansi kinipun di kurangi karena buat kasus jaringan internet pengadaanya akan dipegang pusat alasanya perhitungan yg dilakukan pusat mampu sesuai dengankualitas dan kuantitas menurut manfaat penggunaan internet. Itu sebagian keciltentang alasan kenapa serapan anggran KKP masih minim.

perlu diingat jugauntuk kasus penyerapan aturan yg minim pula imbas dari tidak menentunyaanggaran yg tetap pada setiap Satker karena kebijakan pemotongan aturan yangsampai saat ini masih berlangsung.

- Gagalmengakomodasi Pengusaha serta Nelayan

Perlu kita ketahuijuga bahwa alasan gagal mengakomodasi pengusaha dan nelayan yg mana yang dikatakan gagal. Lantaran kebijakan menteri susi yang pasti ada nelayan danpengusaha yang merasa kurang puas dengan kebijakannya. 

Semisal kebijakantentang embargo penangkapan kepiting yg bertelur memang pengusaha restorandan tengkulak kepiting bertelur sebagai turun manfaatnya namun di satu sisiada yang di untungkan yaitu nelayan dan keluarganya. Dimana kepiting kepitingitu jelas sanggup menghidupi nelayan bila keberlangsungan serta perkembangankepiting buat masa yg selanjutnya. Begitu jua menggunakan pelarangan benihLobster. Ada pula yang di rugikan serta terdapat yg diuntungkan. Kita menjual benihlobster buat di budidayakan di negara orang lain namun semakin hari kita akankehilangan asal daya lobster serta pada akhirnya kita hanya akan mengimporlobster berdasarkan negara lain bila asal daya ikannya telah rusak serta punah.

Mengenai kebijakanalat tangkap Cantrang yang menjadi heboh beberapa bualan ini. PLT DirjenTangkap menyampaikan bahwa Para pengguna cantrang telah diberi ketika sebesar 2tahun (hingga akhir2019) buat menyesuaikan diri dan mengubah alat Cantrangnya yangterbukti tidak ramah lingkungan, melahirkan permasalahan, tidak selektif sehinggabycatch mencapai 49%, yg secara hemat juga menunjukkan ekspresi dominan menurun daritahun ke tahun. KKP tidak pernah melarang menangkap ikan, namun tidak bolehdengan alat destructive atau tidak berkelanjutan. Dan ada ratusan opsi alattangkap yang ramah lingkungan pada RI.

Salah kalaumenganggap Cantrang hanya satu-satunya alat tangkap yg mampu dipakai untukmelaut. Mayoritas nelayan RI tidak menggunakan cantrang. Pelarangan trawl jugabukan barang baru. Dari tahun 1980 telah dihentikan karena alasan pada atas.sehingga usahakan nir didorong lagi buat melakukannya. Pembakarankapal-kapal trawl di beberapa provinsi oleh nelayan yang nir sepakat,penolakan puluhan provinsi terhadap kegiatn Trawl dan berbagai turunanya,misalnya -- contoh kecil bahwa aktivitas ini sulit diterima.kkp sejak tahun2019juga melakukan anugerah alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan kepadaberbagai pihak. Termasuk kepada ratusan pengguna cantrang.

Tahun2019, sudahterdata 3.198 dibawah 10 GT berdasarkan tiga provinsi terkait, by name by address, danKKP telah mengalokasikan 4.000 alat tangkap buat merubahnya. Pendistribusiansementara diproses hingga akhir November2019. 

- Kegagalan dalamRaihan PNBP

KIARA mengatakankalau KKP nir mampu memenuhi sasaran PNBPnya. Menurutnya Kegagalan dalam targetPNBP realisasinya hanya 13,40 % saja pada tahun2019 dan 24,33 di tahun2016. Pernyataan Kiara tadi mampu di bantahkan bahwa Terkait PNBP tahun2015, KKP memang nir memberlakukan pungutan, lantaran adanya sementaramengimplementasikan Moratorium buat perizinan, pada masa ANEV kapal-kapal.bulan ini, tahun2019, PNBP telah hampir 4 kali lipat berdasarkan nilai2019. 

Jadi masihkah RapotKKP permanen menjadi Merah? Hanya masyarakat sendiri yg sanggup menilai. MengenaiRealisasi Inpres No 7 Tahun2019. Jelas itu Bukan indikator rapot merah. Karenaitu baru pada syahkan dan MKP masih terus menciptakan ROAD MAP supaya inplementasinyabisa berjalan. Dan itupun telah di lakukan dimana KKP akan membentuk Satu atapperijinan menggunakan perhubungan mengenai surat surat kapal semacam SAMSAT bersamadan ada ihwal jua akan pada gabung menggunakan SAMSAT di setiap Kabupaten. Danadanya pengukuran ulang antara fisik kapal dan dokumen kapal yg melibatkanKKP serta Perhubungan kentara sudah melaksanakan INPRES No 7. Belum Lagi pembuatanpasar pada NATUNA dan pemugaran insfrastruktur di setiap pelabuhan itu sudahsebagian kecil berdasarkan INPRES no 72019.

Share this post