Saka Bahari
Monday, July 1, 2019
Edit
KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 019 TAHUN 1991
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA BAHARI
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menaikkan keterpaduan dan training Satuan Karya Pramuka Bahari dilihat perlu mengadakan penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari;
2. Bahwa sehubungan hal tersebut dalam butir 1 perlu penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 238 Tahun 1961 juncto Nomor : 57 Tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 103 Tahun 1989 mengenai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 032 Tahun 1989 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1988 pada Dili, Timor Timur;
5. Instruksi Bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut serta Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 081 tahun 1983 serta INS/I/VI/ 1983 tentang Satuan Karya Bahari
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 050 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pokok-utama Organisasi Gerakan Pramuka;
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 054 Tahun 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 134 Tahun 1987 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 135 Tahun 1987 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 136 Tahun 1987 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kwartir Ranting Gerakan Pramuka;
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 032 Tahun 1989 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;
Memperhatikan : 1. Saran Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional;
2. Saran Andalan Nasional dan Staf Kwartir Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 183 Tahun 1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari.
Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.
Ditetapkan pada Jakarta
pada tanggal 25 Februari 1991
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua,
Letjen Tentara Nasional Indonesia (Purn) Mashudi.
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 019 TAHUN 1991
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SAKA BAHARI
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a. Suatu tanda-tanda yang perlu kita perhatikan, sejak beberapa dekade yg lalu tumbuh suatu perhatian yang sangat menyolok terhadap lingkungan bahari.
Hal ini mengakibatkan suatu peningkatan yg pesat pada riset oseanografi. Ini menerangkan suatu pertumbuhan pencerahan umum, bahwa dasar lautan merupakan bagian besar terakhir yang masih harus diteliti oleh insan.
Mungkin merupakan sumber daya terakhir menurut mineral serta bahan-bahan mentah baik biologi maupun botani yang masih dapat digali umat insan, sehabis sumber-asal bahan kontinental eksklusif habis terkuras dalam waktu yang nir terlalu lama lagi.
Hal yang perlu kita perhatikan pula, bahwa bahari merupakan salah satu bagian menurut modal dasar Pembangunan Nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagai :
1) Sarana Perhubungan
2) Sumber daya hayati dan botani (Perikanan Laut serta pertanian laut)
3) Sumber mineral serta bahan makanan
4) Sumber Energi
5) Tempat jalur kabel laut
6) Tempat pengembangan pesisir
7) Tempat/objek Pariwisata serta olah raga
8) Unsur Hankam
Hal tadi pada atas merupakan tantangan konkret bagi generasi muda kita dalam dekade mendatang.
Pramuka bisa membantu menanamkan motivasi yg bertenaga buat melahirkan suatu generasi muda yang dapat menghayati keadaan lautan pada sekeliling Nusantara kita demi hari esok bangsa Indonesia yang lebih cerah, sinkron menggunakan manfaatnya menjadi anggota menurut organisasi pendidikan di lingkungan anak-anak serta pemuda dalam masyarakat yang berkewajiban buat membantu kader-kader pembangunan, kader Pancasila, kader Pemimpin Bangsa yang ksatria dan berbudi luhur.
b. Sadar bahwa negara kita terdiri atas 17.508 buah pulau besar dan mini yang dua/tiga berdasarkan wilayahnya terdiri atas bahari serta perairan pedalaman, maka Gerakan Pramuka yg berwawasan Nusantara dalam tugasnya pula berkewajiban menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta dan sikap hayati yg berorientasi kebaharian.
c. Penumbuhan orientasi kebaharian ini secara generik perlu di bersinar-sinar sejak dari Pramuka Siaga serta Pramuka Penggalang, dan khususnya bagi Pramuka Penegak serta Pandega ditinjau perlu diselenggarakan aktivitas yg konkret, menarik serta produktif menguasai dominasi dan pemanfaatan bahari dan perairan pedalaman. Dengan demikian diharapkan pada lalu hari dapat berusaha serta bisa membangun kesempatan dan lapangan kerja menjadi jaminan bagi kesejahteraan serta ketahanan nasional.
d. Dalam usaha meningkatkan acara kegiatan yg berorientasi kebaharian ini, khususnya bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang nir tanggal menurut Gudepnya diberikan bimbingan serta pembinaan yg sesuai menggunakan minatnya untuk sebagai anggota Satuan Karya Pramuka Bahari.
e. Satuan Karya Pramuka Bahari disingkat Saka Bahari adalah wadah bagi Pramuka yang menyelenggarakan aktivitas-kegiatan nyata, produktif dan berguna pada rangka menanamkan rasa cinta serta menumbuhkan sikap hidup yg berorientasi kebaharian termasuk laut serta perairan pedalaman.
2. Maksud
Maksud diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan ini merupakan buat memberi pedoman pada kwartir-kwartir serta Gugusdepan-gugusdepan dalam usahanya menumbuhkan perilaku hayati yg berorientasi kebaharian, serta khususnya buat menciptakan, membina serta menyebarkan Saka Bahari.
3. Tujuan
Tujuan diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini merupakan buat menaruh arah, kemudahan, kelancaran menyebarkan Saka Bahari.
4. Dasar
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 juncto Nomor 57 Tahun 1988 mengenai Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 103 Tahun 1989 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 103 Tahun 1989 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya.
5. Pengertian
a. Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional adalah kondisi bergerak maju suatu bangsa, berisi keuletan serta ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional pada pada menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, kendala serta gangguan baik yg tiba dari luar juga pada, yang langsung atau nir eksklusif membahayakan integritas, bukti diri dan kelangsungan hayati bangsa serta negara dan usaha mengejar tujuan nasional.
b. Wawasan Nusantara dan Hukum Laut
1) Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia yg meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.
2) Hukum Laut Nasional dan Internasional
a) Pengumunan Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara RI tanggal 15 Desember 1957.
- Bentuk geografi Indonesia menjadi satu negara kepulauan yg terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat serta corak tersendiri.
- Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dalam pualu-pulau negara Indonesia (azas negara kepulauan).
c. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 4 Tahun 1960
- Peraturan Perundang-undangan mengenai Perairan Indonesia.
Mengesahkan secara hukum pengumuman Pemerintah RI tanggal tiga Desember 1957.
d. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut :
(1) Azas negara kepulauan yg diperjuangkan sang bangsa Indonesiaselama sekitar 25 tahun, sudah diakui secara resmi oleh masyarakat Internasional.
(2) Laut Teritorial dan Zone Tambahan
(a) Laut Teritorial
Sejauh 12 mil dari garis penghubung titik-titik luar kepulauan. Kedaulatan penuh atas bahari teritorial, ruang udara pada atasnya, dasar laut serta tanah pada bawahnya dan kekayaan alam yang terkandung pada dalamnya. Hak kemudian lintas tenang bagi kendaraan air. Tidak boleh mengancam keselamatan negara. Tidak boleh melakukan informasi lapangan, penelitian, pencemaran serta lain-lain tanpa ijin yang berwenang.
(b) Zone Tambahan
Sejauh 12 mil menurut batas luar garis laut teritorial.
Wewenang melaksanakan supervisi dan penyelidikan seperlunya (tertentu)
(3) Selat yg digunakan buat Pelayaran Internasional
(4) Zone Ekonomi Ekslusif
(a) Sejauh maksimum 200 mil menurut garis penghubung titik-titik luar kepulauan.
(b) Hak berdaulat buat tujuan eksplorasi, eksploitasi pengelolaan dan perlindungan sumber kekayaan alam (biologi serta non hayati)
(c) Menghormati kebebasan pelayaran.
(lima) Landas Kontinen
(a) Jarak hingga 200 mil laut tepian kontingan tidak mencapai jeda 200 mil laut.
(b) Jarak hingga 350 mil laut bila dasar laut merupakan kelanjutan alamiah.
(c) Jarak sampai 100 mil bahari jika garis kedalaman (isobath) 2.500 meter.
c. Bahari
Kata laut berarti laut, namun dalam kaitan kegiatan Saka Bahari, bahari berarti pula segala kegiatan yg terdapat sangkut pautnya menggunakan sistem lingkungan hayati (ekosistem) kelautan dan perairan.
d. Perairan Pedalaman Indonesia
Perairan Pedalaman Indonesia terdiri menurut sungai, danau dan selat di antara pulau-pulau yang merupakan bagian yg tidak bisa dipisahkan berdasarkan laut.
e. Saka Bahari
Adalah keliru satu Satuan Karya Pramuka, loka peningkatan serta pengembangan kecakapan, ketrampilan pengalaman dan kepemimpinan para Pramuka Penggalang yang beusia 14 tahun atau lebih, Pramuka Penegak serta Pandega pada usahanya menyelenggarakan aktivitas-aktivitas konkret serta produktif di bidang kebaharian, sinkron dengan aspirasi pemuda Indonesia dan kepentingan masyarakat, sejalan dengan perkembangan teknologi kebaharian dewasa ini, dalam rangka memupuk jiwa kebaharian buat memberi bekal kehidupan serta penghidupan pada mereka, anggota Saka Bahari buat ikut dan dalam pembangunan bangsa serta negara.
6. Ruang Lingup serta Tata Urut
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini meliputi segala hal-ikhwal penyelenggaraan Saka Bahari dengan tata urut menjadi berikut :
a. Pendahuluan
b. Tujuan dan sasaran Saka Bahari
c. Organisais dan tata kerja Saka Bahari
d. Keanggotaan Saka Bahari
e. Hak serta Kewajiban
f. Pelantikan dan Pengukuhan
g. Kegiatan dan Sarana
h. Dewan Kehormatan Saka Bahari
i. Lambang Saka Bahari
j. Penutup.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN SAKA BAHARI
7. Tujuan
Saka Bahari bertujuan membina dan membuatkan anggota Gerakan Pramuka agar :
a. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, ketrampilan serta kecakapan di bidang kebaharian, yg bisa menjurus kepada kariernya pada masa mendatang.
b. Memiliki rasa dalam cinta pada laut dan perairan pada berikut berisi isinya pada khususnya serta rasa cinta kepada tanah air Indonesia pada biasanya.
c. Memiliki perilaku serta cara berpikir yg lebih matang dalam menghadapi segala tantangan hayati, terutama menyangkut kebaharian.
d. Mampu menyelenggarakan proyek-proyek pada bidang kebaharian secara positif berdaya guna serta sempurna guna, sinkron dengan minat serta bakatnya dan bermanfaat bagi warga sekitarnya.
8. Sasaran
Sasaran pembentukan Saka Bahari merupakan supaya selama dan setelah mengalami dan mendapatkan pendidikan Saka Bahari anggota Saka Bahari:
a. Mampu dan bisa memanfaatkan segala pengetahuan, pengalaman dan kecakapannya untuk ikut berperan serta secara aktif pada Pembangunan Nasional, khhususnya pada bidang kebaharian.
b. Merasa ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup yg menyangkut kebaharian.
BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA SAKA BAHARI
9. Organisasi
a. Saka Bahari dibentuk pada tiap ranting / cabang atas kehendak dan kegemaran yg sama dari anggota Gerakam Pramuka yang disesuaikan dengan situasi dan syarat setempat.
b. Saka Bahari dibuat oleh dan berada dibawah kewenangan, pengendalian serta pelatihan Kwartir Ranting.
Apabila Kwartir Ranting belum mampu membangun saka Bahari, maka pembentukan Saka Bahari dapat dilaksanakan oleh Kwartir Cabang.
c. Saka Bahari beranggotakan sedikitnya 10 orang dan sebesar-banyaknya 40 orang terdiri atas 4 krida, yaitu :
- Krida Sumber Daya Bahari
- Krida Jasa Bahari
- Krida Wisata bahari
- Krida Reksa Bahari
Dalam satu Saka Bahari dapat dibentuk beberapa krida yg sama.
d. Tiap-tiap krida beranggotakan lima hingga 10 orang, dipimpin oleh pemimpin Krida yg dipilih sang serta menurut anggota kridanya.
e. Apabila dalam satu Krida Bahari terdapat 2 atau lebih krida yg sama, dapat menggunakan nama yang sama dengan dikenakan penambahan angka dibelakang nama krida.
Misalnya : Krida Jasa Bahari 1
Krida Jasa Bahari 2
Dan seterusnya.
f. Anggota Saka Bahari Putra dan Saka Bahari Putri dihimpun secara tersendiri. Saka Bahari Putra dibina oleh Pamong dibantu oleh Instruktur Saka Bahari dan atau Instruktur Muda Saka Bahari.
g. Dalam menggelola dan menggerakan saka Bahari, maka disusun Dewan Saka Bahari yang teerdiri berdasarkan :
Ketua
Sekretaris
Bendhahara
Dan beberapa anggota yang dipilih dari serta sang anggota Saka Bahari.
h. Saka Bahari diberi nama sesuai menggunakan nama pahlawan yang terdapat kaitannya menggunakan kebaharian, misalnya : Yos Sudarso, Hang Tuah, dan lain-lain.
i. Masa Bakti Dewan Saka Bahari merupakan dua tahun serta dapat dipih pulang.
j. Struktur Organisasi Saka Bahari misalnya tercantum dalam lampiran.
10. Pimpinan Saka Bahari
a. Dalam rangka usaha peningkatan pelatihan dan pengembangan Saka Bahari perlu dibuat perangkat kerja Sakaaa Bahari pada Kwartir Gerakan Pramuka mulai tingkat ranting hingga Tingkat nasional buat membantu memikirkan serta mempertinggi pembinaan dan pengembangan Saka Bahari yang selanjutnya disebuut Pimpinan Saka Bahari.
b. Susunan Pimpinan Saka Bahari
1). Pimpinan Saka Bahari terdiri atas unsur Gerakan Pramuka ( Andalan, Staf, Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak serta Pandega ), pejabat-pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat pada bidang kebaharian menggunakan jumlah anggota diadaptasi dengan kebutuhan.
2). Susunan Pimpinan Saka Bahari adalah sebagai berikut :
· Penasihat
· Pengurus, yg terdiri dari :
- Ketua
- Wakil ketua
- Kepala Bidang Organisasi
- Kepala Bidang daan Latihan
- Kepala Bidang Prasarana
- Kepala Sekretaria
- Bendahara
- Anggota
3). Bila dipandang perlu menurut susunan Pimpinan Saka laut tadi bisa beberapa anggota pegurus Pimpinan Saka Bahari sebagai Pelaksana Harian.
c. Masa Bakti Pimpinan Saka Bahari
Masa Bakti pimpinan Saka Bahaari sinkron menggunakan masa baakti kwartirnya.
d. Tingkat Pimpinan Saka Bahari
1) Ditingkat pusat dibuat Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional
2) Di tingkaat propinsi dibentuk Pimpinan Saka Bahari Tingkat Daerah.
3) Di tingkat Kotamadya/Kabupaten dibuat Pimpinan Saka Bahari Tingkat Cabang.
4) Di taraf Kecamatan Dibentuk Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting.
11. Tata Kerja
a. Tata kerja Pimpinan Saka Bahari sesuai menggunakan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor ……..tahun……….mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pimpinan Saka Bahari.
b. Pamong Saka Bahari
1) Pamong Saka laut adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak serta Pandega atau Asnggota Dewasa Gerakan Pramuka lainnya yg memiliki minat / kegemaran pada bidang kegiatan kebaharian dan yang dapat diterima sang para anggota Saka Bahari yang bersangkutan.
2) Pamong Saka Bahari bisa diangkat serta dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka atas usul Dewan Kehormatan Saka Dan Pimpinan Saka Bahari yg bersangkutan.
3) Masa bakti Pamong Saka Bahari 2 tahun dan dapat diangkat kembali.
4) Pamong Saka Bahari ex-officio sebagai anggota Pimpinan Saka Bahari di Kwartir Rantingnya.
5) Pamong Saka Bahari berhenti karena :
a. Masa baktinya berakhir
b. Permintaan sendiri
c. Usulan Kehormatan Dewan Kehormatan Saka Bahari atau Pimpinan Saka Bahari yang bersangkutan.
d. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
6). Syarat-kondisi Pamong Saka Bahari :
a. Sehat mental dan fisik
b. Mengerti serta menghayati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
c. Memiliki Kepandaian bergauk khususnya dengan para pemuda serta memiliki rasa tanggung jawab.
d. Bersedia Untuk membina dan berbagi penggetahuan dan pengalaman yang dimilikinya buat kepentingan Saka Bahari.
e. Bersedia membina dan berbagi Saka Bahari.
f. Memiliki bakat menjadi pamong, menghayati serta mampu menerapkan sistim among serta prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan.
g. Orang dewasa yang memiliki ijasah pembina pramuka mahir Penegak / Pandega, atau pembina yang bersedia mengikuti Kursus Pembina Mahir.
c. Instruktur Saka Bahari
1) Instruktur Saka laut adalah orangyang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang kebaharian yg bisa ditugaskan buat mendidik para anggota Saka Bahari pada aktivitas Saka tadi.
2) Instruktur Saka Bahari diangkat dan dilantik sang Ka Kwarran atas dasar keahlian atau pengalaman kesanggupannya atas usul Pamong Saka serta Pimpinan Saka Bahari.
3) Instruktur Saka Bahari bertanggungjawab dan menaruh laporan periodik lepada Ka Kwarran melalui Pamong Saka laut.
4) Masa bakti Instruktur Saka Bahari diadaptasi menggunakan kebutuhan.
5) Syarat-syarat Instruktur Saka Bahari :
a) Memiliki satu keahlian atau pengalaman yang diperlukan buat kegiatan Saka Bahari.
b) Memiliki akal budi bergaul, khususnya dengan para pemuda serta memiliki rasa tanggung jawab.
c) Memahami, menyetujui serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
d) Mengerti, menghayati dan mampu menerapkan sistem among dan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan.
6) Instruktur Saka Bahari diberhentikan atas dasar :
a) Permintaan sendiri
b) Lantaran pelanggaran terhadap AD serta ART Gerakan Pramuka.
d. Dewan Saka Bahari
1) Dewan Saka Bahari terdiri atas : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota yang menjabat menjadi Pemimpin atau Wakil Pemimpin Krida yang dipilih oleh dan dari anggota Saka Bahari.
2) Masa bakti Dewan Saka Bahari adalah 2 tahun serta dapat dipilih balik .
3) Pada hakekatnya fungsi Dewan Saka Bahari sama dengan Dewan Ambalan Penegak/Dewan Racana Pandega.
4) Dewan Saka Bahari bertanggungjawab atas perencanaan serta aplikasi aktivitas Saka Bahari.
5) Syarat-syarat anggota Dewan Saka Bahari :
a) Memenuhi kondisi-kondisi keanggotaan Saka Bahari
b) Memiliki potensi serta talenta kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yg memadai buat tugasnya menjadi Dewan Saka.
BAB IV
KEANGGOTAAN
12. Anggota
a. Anggota Saka Bahari, adalah Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana serta Pramuka Pandega berdasarkan gugus depan yg mempunyai minat serta bakat di bidang kebaharian.
b. Pramuka Penggalang, Calon Penegak dan Calon Pandega dapat mengajukan diri sebagai anggota Saka Bahari menggunakan seijin Pembina Gugus depannya, serta diisyaratkan supaya pada saat 12 (dua belas) bulan setelah menjadi anggota Saka Bahari diusahakan sudah dilantik Pramuka Penggalang Terap, Penegak Bantara atau Pandega di Gugus depannya.
c. Pemuda yang berusia antara 14 sampai 25 tahun, dapat menjadi anggota Saka Bahari dengan ketentuan bahwa yg bersangkutan pada waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Bahari wajib sebagai anggota suatu Gugus depan Gerakan Pramuka serta selanjutnya berusaha menempuh
Syarat Kecakapan Umum serta dilantik sinkron dengan golongan keanggotaannya.
13. Peminat
a. Peminat merupakan Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega yg bukan anggota Saka Bahari, akan namun berminat buat memiliki TKK Saka Bahari
b. Peminat harus memenuhi Syarat-kondisi Kecakapan Khusus sinkron dengan ketentuan yg berlaku.
14. Syarat Anggota
a. Mendapat ijin menurut orang tua atau wali dan pembina gugus depan.
b. Berusia antara 14 (empat belas) sampai dengan 25 (2 puluh 5) tahun.
c. Sehat Jasmani serta Rohani.
d. Berminat dan bersedia buat berperan aktif dalam segala aktivitas Saka Bahari.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
15. Hak Anggota
Anggota Saka Bahari berhak :
a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran di bidang kebaharian.
b. Memperoleh latihan untuk menerima pengalaman, ketrampilan serta kecakapan di bidang kebaharian.
c. Menjadi Instruktur Muda pada Gugus depannya.
d. Menjadi Dewan Saka Bahari.
e. Pindah ke Satuan Karya lain apabila telah mendapatkan sedikitnya tiga (tiga) buah TKK serta sedikitnya sudah berlatih selama 6 (enam) bulan.
16. Kewajiban Anggota
Anggota Saka Bahari berkewajiban buat :
a. Mentaati Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
b. Menjaga nama baik Gerakan Pramuka serta Saka Bahari loka beliau menjadi anggota.
c. Menjunjung tinggi Adat yg berlaku.
d. Mengikuti dengan rajin dan tekun segala latihan serta aktivitas Saka Bahari.
e. Mengembangkan serta menerapkan kecakapan dan ketrampilannya dalam kegaitan-aktivitas yang bermanfaat baik bagi dirinya juga bagi warga dan bagi kepentingan humanisme.
f. Menjalankan tugas melatih bidang kebaharian di Gugus depannya atau di Gugus depan lain bekerja sama dengan pembina satuan yg bersangkutan atas persetujuan pembina Gugus depan serta sepengetahuan Kwartir Rantingnya.
g. Membayar iuran dan mentaati segala peraturan Gerakan Pramuka serta Saka Bahari.
17. Kewajiban Pemimpin Krida
a. Pemimpin Krida berkewajiban untuk memimpin kridanya pada aktivitas-aktivitas yg diadakan.
b. Mengupayakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada aplikasi kegiatan yang dilaksanakan.
c. Memberikan motivasi pada para anggota krida buat senantiasa menaikkan pengetahuan, ketrampilan serta kecakapannya.
d. Menjadi penghubung antara anggota krida dan Dewan Saka.
18. Kewajiban Dewan Saka Bahari
a. Memimpin dan mengelola Saka Bahari secara berdaya guna dan sempurna guna menggunakan penuh tanggung jawab.
b. Bersama-sama Pamong Saka Bahari dengan dukungan teknis para Instruktur Saka Bahari menggerakkan saka ke arah tujuan serta target yang sudah ditentukan sang Gerakan Pramuka.
c. Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, aplikasi, pengendalian dan penilaian aktivitas Saka Bahari.
d. Berusaha menumbuhkan gambaran yang baik mengenai Saka Bahari pada kalangan masyarakat.
e. Melaporkan jumlah anggotanya dan kegiatan Saka Bahari pada Kwartir Ranting melalui Pamong Saka Bahari setiap catur wulan.
19. Kewajiban Pamong Saka Bahari
Pamong Saka Bahari berkewajiban :
a. Melaksanakan pembinaan serta pengembangkan Satuan Karya menggunakan sistem among agar berdaya guna dan berhasil guna serta penuh tanggung jawab.
b. Menjadi seseorang kakak, pendamping serta pembangkit semangat serta daya kreasi bagi para anggota sakanya.
c. Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kecakapannya melalui pendidikan, khususnya yg menyangkut bidang kegiatan Saka Bahari.
d. Menjadi motivator bagi para anggota Saka Bahari khususnya, serta semua pramuka dalam umumnya dalam membina serta membuatkan kegemaran-kegemaran mereka pada bidang kebaharian.
20. Kewajiban Pimpinan Saka Bahari
Pimpinan Saka Bahari pada tiap wilayah kerja kwartirnya berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai menggunakan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : Tahun ……., Tentang Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pimpinan Saka Bahari.
BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN
22. Pelantikan
a. Peserta didik dilantik sebagai anggota Saka Bahari oleh Pamong Saka Bahari.
b. Dewan Saka Bahari pada lantik oleh Pamong Saka Bahari yang bersangkutan.
c. Pamong Saka Bahari dan Instruktur Saka Bahari di lantik sang Ketua Kwartir Ranting.
d. Pimpinan Saka Bahari tingkat ranting dilantik sang Ketua Kwartir Ranting.
e. Pimpinan Saka Bahari taraf cabang dilantik oleh Ketua Kwartir Cabang.
f. Pimpinan Saka Bahari tingkat wilayah dilantik sang Ketua Kwartir Daerah.
g. Pimpinan Saka Bahari taraf nasional dilantik sang Ketua Kwartir Nasional.
23. Pengukuhan
a. Berdirinya Saka Bahari dikukuhkan dengan Keputusan Kwartir Ranting yg dibaca dalam upacara pelantikan Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting.
b. Sahnya Pimpinan Satuan Karya Tingkat Ranting, Cabang, Daerah dan Nasional dikukuhkan menggunakan Keputusan Kwartir yg bersangkutan.
BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
24. Musyawarah
a. Musyawarah
1) Musyawarah Saka Bahari merupakan suatu lembaga atau loka rendezvous para anggota Saka Bahari, guna membahas segala sesuatu yang berkaitan menggunakan Saka Bahari.
2) Musyawarah Saka Bahari dihadiri sang :
a) Dewan Saka Bahari
b) Pemimpin Krida serta Wakil Pemimpin Krida
c) Anggota Saka Bahari
d) Pamong Saka Bahari
e) Instruktur Saka Bahari
f) Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting/Cabang.
3) Hasil musyawarah Saka Bahari akan dijadikan bahan rujukan bagi Pimpinan Saka Bahari dan kwartir pada merencanakan penyelenggaraan kegiatan Saka Bahari.
b. Peserta Musyawarah Saka Bahari
1) Dewan Saka
2) Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida
3) Anggota Saka Bahari
c. Penasihat Musyawarah Saka Bahari
1) Pimpinan Saka Bahari
2) Pamong Saka Bahari
3) Instruktur Saka Bahari
d. Acara Musyawarah :
1) Laporan pertanggungjawaban hari yang pelaksanaan tugas Dewan Saka Bahari yang usang.
2) Laporan pertanggungjawaban keuangan.
3) Usulan Rencana Kerja masa baaakti berikutnya.
4) Pemilihan Dewan Saka Bahari.
e. Pimpinan Musyawarah
Musyawarah Saka Bahari dipimpin oleh Ketua Dewan Saka Bahari atau anggota Dewan Saka yg sudah menerima mandat menurut Ketua Dewan Saka Bahari.
f. Waktu musyawarah
Musyawarah Saka Bahari dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Saka.
25. Rapat Kerja
a. Rapat kerja Saka Bahari dihadiri oleh Dewan saka Bahari, Pemimpin Krida, Pamong Saka, dan bisa juga mengundang Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting/Cabang.
b. Rapat Kerja Saka Bahari dipimpin oleh Dewan Saka Bahari.
c. Rapat Kerja Saka Bahari membahas :
1) Laporan pelaksanaan Program Kerja satu tahun
2) Laporan pertanggungjawaban keuangan
3) Rencana Program Kerja tahun mendatang.
BAB VIII
KEGIATAN DAN SARANA
Kegiatan kebaharian dilaksanakan buat semua golongan Pramuka yaitu : Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega yang menjurus pada training tabiat, mental, jasmani, rohani, pengetahuan, kecakapan, pengalaman serta ketrampilan menggunakan menerapkan sistem among serta prinsip-prinsip dasar pendidikan kepramukaan, sesuai menggunakan perkembangan jasmani dan rokhani peserta didik.
Penyelenggarakan kegiataan kebaharian bagi pramuka Siaga serta Pramuka Penggalang ditekankan terutama untuk berbagi minat mereka di bidang kebaharian menggunakan penerapan sistem pengumpulan Tanda Kecakapan Khusus (TKK ). Peyelenggaraan aktivitas kebaharian bagi Pramuka Penegak dan Pandega dimaksudkan menjadi bisnis buat menaikkan program aktivitas yg lebih mantap serta berbobot.
Kegiatan Saka Bahari adalah aktivitas pada rangka berbagi talenta dan minat para anggotanya di bidang kebaharian secara lebih intensif serta terarah, yg mencakup pokok-utama kegiatan buat :
a. Menciptakan Pramuka yang sehat mental serta fisik
b. Mennumbuhkan penghayatan serta kesadaran lingkungan .
c. Merangsang insting ilmiah / teknologi di bidang kebaharian
d. Menumbuhkan minat serta motivasi buat sebagai manusia yang produktif, dan berjiwa wiraswasta dalam kegiatan yang berorientasi kebaharian
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan :
a) Sebanyak mungkin menggunakan praktek dengan menyajikan aktivitas konkret untuk memberi kesempatan menerapkan sendiri pengetahuan serta kecakapan di bidang kebaharian serta menggunakan indera-indera konkret baik tradisional maaupun terkini.
b) Secara mudah, sederhana, mengandung banyak improvisasi, swadaya, nir memerlukaan porto tinggi, gampang dilaksanakan, tetapi membawa output pendidikan yang nyata pada melaksanakan kegiatannya.
c) Untuk menaikkan mutu aktivitas, perlu diusahakan adanya sarana ynag sinkron, menggunakan tetap memperhatikan keadaan serta kemampuan setempat.
d) Pamong Saka Bahari bersama Instruktur mengusahakan adanya wahana yang memadai, baik dalam jumlah maupun mutu, dengan donasi Pimpinan Saka Bahari serta Kwartir, dan Majelis Pembimbing Kwartir yg bersangkutan.
26. Lingkup Kegiatan
Untuk memperoleh aneka macam macam pengetahuan dan ketrampilaan di bidang kebaharian, Saka Bahari melaksanakan aktivitas yang mencakup :
a. Kebaharian secara umum
b. Kebaharian secara khusus menggunakan kridanya masing-masing.
c. Bakti kepada rakyat.
27. Bentuk dan Macam Kegiatan
a. Latihan Saka secara terjadwal yang dilaksanakan diluar hari latihan Gugus depannya.
b. Kegiatan bersiklus buat kepentingan eksklusif misalnya menyiapkan diri buat lomba, kegiatan ulang tahun Saka Bahari dan sebagainya.
c. Perkemahan bakti Saka Bahari disingkat Perti Saka Bahari, pesertanya seluruh anggota Saka Bahari.
d. Perkemahan antar Satuan Karya, disingkat Peran Saka, pesertanya terdiri berdasarkan beberapa jenis Satuan Karya, misalnya Saka Bahari beserta Saka Dirgantara dan Saka Taruna Bumi. Sebaiknya semua jenis Satuan Karya setempat diikutsertakan.
28. Tingkat Kegiatan
a. Latihan serta aktivitas terencana diadakan ditingkat Ranting, dilaksanakan sang Dewan Saka Bahari didampingi sang Pamong serta instruktur Saka Bahari.
b. Peran Saka dapat diadakan pada tingkat Ranting, Cabang, Daerah dan Nasional.
c. Perti Saka Bahari diadakan di tingkat Ranting serta Cabang sinkron dengan kepentingan, sekurang-kurangya dilaksanakan satu kali pada satu masa baktinya.
29. Kegiatan Pendidikan/Latihan
Kegiatan Pendidikan/Latihan anggota Saka laut dilaksanakan dalam 3 termin :
a. Tahap Dasar :
Beriai materi pengorganisaian serta hal-ikhwal Saka Bahari yang dilaksanakan selama 30 jam pelajaran.
b. Tahap Krida :
Berisi untuk pencapaian TKK Tingkat Madya Purwa/Madya
c. Tahap Kejuruan :
Berisi materi untuk pencapaian TKK Tingkat Utama yanng kualifikasinya diakui rakyat bahari dan dapat menjadi instruktur/pembantu pelatihan.
30. Sarana
a. Kegiatan Saka Bahari sebesar mungkin dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan menyajikan aktivitas nyata.
Hal tersebut berarti, bahwa buat aktivitas Saka Bahari absolut diharapkan wahana kegiatan yg berupa :
1. Alat/peralatan
2. Pelengkapan
3. Fasilitas, misalnya : kolam renang, loka berlatih, serta lain sebagainya
4. Sanggar bakti Saka Bahari
b. Pada dasarnya Saka Bahari wajib memanfaatkan sarana aktivitas seperti tersebut dalam Pt. 30 a, yang ada di wilayahnya.
c. Sanggar Bakti Saka Bahari
Sanggar Bakti Saka bahari adalah pangkalan dan tempat para anggota Saka Bahari dalam menciptakan perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (cotrolling), serta penilaian (penilaian) kegiatan Saka Bahari yang pula bisa berfungsi sebagai :
1) Tempat mengadakan latihan serta belajar
2) Tempat musyawarah
3) Tempat untuk bekerja dan beribadat
4) Pangkalan buat menyebarkan bakti
Pengelolaan Sanggar Saka Bahari dilakukan oleh suatu Tim pengurus yang dipilih diantara anggota Saka Bahari menggunakan Pamong Saka menjadi konsultan.
31. Pembiayaan
a. Dana yg dipergunakan buat membiayai kegiatan-aktivitas Saka Bahari diperoleh menurut :
1) Iuran para anggota Saka Bahari, yang besarnya ditetapkan pada musyawarah Saka Bahari.
2) Hasil bisnis menurut para pemimpin Saka Bahari
3) Bantuan dari warga yang tidak mengikat
4) Lain-lain yg tidak bertentangan menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan anggaran perundang-undangan yang berlaku.
b. Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana.
1) Dilaksanakan selambat-lambatnya sebulan selesainya proyek kegiatan selesai
2) Disampaikaan kepada :
a) Kwartir yang bersangkutan
b) Pimpinan Saka Bahari setempat
c) Musyawarah anggota
d) Dewan Saka Bahari
e) Para penyumbang
BAB IX
DEWAN KEHORMATAN SAKA BAHARI
32. Pembentukan, Susunan dan Tugas
a. Pembentukan
Dewan Kehormatan Saka Bahari adalah lembaga yang dibentuk oleh Saka Bahari buat menuntaskan hal-hal eksklusif yg menyangkut nama baik seorang anggota Saka Bahari atau nama baik Saka Bahari, dan menyusun data yang diperlukan buat pengusutan anugerah hadiah dan tanda penghargaan pada anggota Saka Baharinya.
b. Susunan
Dewan Kehormatan Saka Bahari terdiri atas :
1) Pamong Saka Bahari
2) Instruktur Saka Bahari (apabila diharapkan)
3) Dewan Saka Bahari
4) Pemimpin Krida.
c. Tugas
1) Dewan Kehormatan Saka Bahari karena adanya :
a) Pelanggaran terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, ketentuan-ketentuan Saka Bahari, disiplin, kehormatan Satuan Karya.
b) Pengusulan anugerah hadiah/penghargaan.
2) Dewan Kehormatan Saka Bahari tetapkan hadiah sanksi pada bentuk :
a) Pemberhentian sementara
b) Pemberhentian keanggotaan Saka Bahari, mengembalikan yang bersangkutan ke Gugus depannya.
3) Anggota Satuan Karya yg dipercaya melanggar ketentuan-ketentuan Gerakan Pramuka diberi kesempatan buat mengajukan pernyataan keberatannya serta membela diri dalam Sidang Kehormatan Saka Bahari.
4) Dewan Kehormatan merehabilitasi anggota Saka Bahari yg terkena sanksi.
5) Dewan Kehormatan Satuan Karya memberi laporan tentang keputusan yg diambilnya kepada pembina gugus depan anggota Saka Bahari yang bersangkutan, Ketua Kwartir Ranting, Ketua Kwartir Cabang serta Pimpinan Saka Bahari taraf Ranting melalui Pamong Saka Bahari.
33. Bentuk
Dewan Kehormatan Saka Bahari berbentuk forum yang bersifat temporer (semacam Panitia Ad-Hock)
BAB X
LAMBANG SAKA BAHARI
34. Sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : Tahun …….., tentang Lambang/indikasi pengenal Saka Bahari.
BAB XI
ADMINISTRASI SAKA BAHARI
35. Administrasi
a. Pelaksanaan administrasi Saka Bahari terpedoman pada Petunjuk Penyelenggaraan administrasi generik Gerakan Pramuka
b. Dalam hal prosedur surat-menyurat, Pimpinan Saka Bahari dapat menggunakan Tanda Pengenal Saka Bahari berupa Stempel Saka Bahari.
BAB XII
PENUTUP
36. a. Jika dalam Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini masih masih ada kekurangan, kekeliruan atau kesalahan akan disertakan penambahan dan ralat.
b Hal-hal yg belum diatur pada Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini, akan diatur lebih lanjut sang Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
c. Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini bisa dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk-petunjuk aplikasi serta petunjuk-petunjuk aplikasi dan petunjuk-petunjuk teknis sang kwartir.
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 019 TAHUN 1991
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA BAHARI
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menaikkan keterpaduan dan training Satuan Karya Pramuka Bahari dilihat perlu mengadakan penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari;
2. Bahwa sehubungan hal tersebut dalam butir 1 perlu penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 238 Tahun 1961 juncto Nomor : 57 Tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 103 Tahun 1989 mengenai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 032 Tahun 1989 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1988 pada Dili, Timor Timur;
5. Instruksi Bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut serta Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 081 tahun 1983 serta INS/I/VI/ 1983 tentang Satuan Karya Bahari
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 050 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pokok-utama Organisasi Gerakan Pramuka;
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 054 Tahun 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 134 Tahun 1987 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 135 Tahun 1987 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 136 Tahun 1987 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kwartir Ranting Gerakan Pramuka;
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 032 Tahun 1989 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;
Memperhatikan : 1. Saran Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional;
2. Saran Andalan Nasional dan Staf Kwartir Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 183 Tahun 1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari.
Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bahari sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.
Ditetapkan pada Jakarta
pada tanggal 25 Februari 1991
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua,
Letjen Tentara Nasional Indonesia (Purn) Mashudi.
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 019 TAHUN 1991
PETUNJUK PENYELENGGARAAN SAKA BAHARI
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a. Suatu tanda-tanda yang perlu kita perhatikan, sejak beberapa dekade yg lalu tumbuh suatu perhatian yang sangat menyolok terhadap lingkungan bahari.
Hal ini mengakibatkan suatu peningkatan yg pesat pada riset oseanografi. Ini menerangkan suatu pertumbuhan pencerahan umum, bahwa dasar lautan merupakan bagian besar terakhir yang masih harus diteliti oleh insan.
Mungkin merupakan sumber daya terakhir menurut mineral serta bahan-bahan mentah baik biologi maupun botani yang masih dapat digali umat insan, sehabis sumber-asal bahan kontinental eksklusif habis terkuras dalam waktu yang nir terlalu lama lagi.
Hal yang perlu kita perhatikan pula, bahwa bahari merupakan salah satu bagian menurut modal dasar Pembangunan Nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagai :
1) Sarana Perhubungan
2) Sumber daya hayati dan botani (Perikanan Laut serta pertanian laut)
3) Sumber mineral serta bahan makanan
4) Sumber Energi
5) Tempat jalur kabel laut
6) Tempat pengembangan pesisir
7) Tempat/objek Pariwisata serta olah raga
8) Unsur Hankam
Hal tadi pada atas merupakan tantangan konkret bagi generasi muda kita dalam dekade mendatang.
Pramuka bisa membantu menanamkan motivasi yg bertenaga buat melahirkan suatu generasi muda yang dapat menghayati keadaan lautan pada sekeliling Nusantara kita demi hari esok bangsa Indonesia yang lebih cerah, sinkron menggunakan manfaatnya menjadi anggota menurut organisasi pendidikan di lingkungan anak-anak serta pemuda dalam masyarakat yang berkewajiban buat membantu kader-kader pembangunan, kader Pancasila, kader Pemimpin Bangsa yang ksatria dan berbudi luhur.
b. Sadar bahwa negara kita terdiri atas 17.508 buah pulau besar dan mini yang dua/tiga berdasarkan wilayahnya terdiri atas bahari serta perairan pedalaman, maka Gerakan Pramuka yg berwawasan Nusantara dalam tugasnya pula berkewajiban menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta dan sikap hayati yg berorientasi kebaharian.
c. Penumbuhan orientasi kebaharian ini secara generik perlu di bersinar-sinar sejak dari Pramuka Siaga serta Pramuka Penggalang, dan khususnya bagi Pramuka Penegak serta Pandega ditinjau perlu diselenggarakan aktivitas yg konkret, menarik serta produktif menguasai dominasi dan pemanfaatan bahari dan perairan pedalaman. Dengan demikian diharapkan pada lalu hari dapat berusaha serta bisa membangun kesempatan dan lapangan kerja menjadi jaminan bagi kesejahteraan serta ketahanan nasional.
d. Dalam usaha meningkatkan acara kegiatan yg berorientasi kebaharian ini, khususnya bagi Pramuka Penegak dan Pandega yang nir tanggal menurut Gudepnya diberikan bimbingan serta pembinaan yg sesuai menggunakan minatnya untuk sebagai anggota Satuan Karya Pramuka Bahari.
e. Satuan Karya Pramuka Bahari disingkat Saka Bahari adalah wadah bagi Pramuka yang menyelenggarakan aktivitas-kegiatan nyata, produktif dan berguna pada rangka menanamkan rasa cinta serta menumbuhkan sikap hidup yg berorientasi kebaharian termasuk laut serta perairan pedalaman.
2. Maksud
Maksud diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan ini merupakan buat memberi pedoman pada kwartir-kwartir serta Gugusdepan-gugusdepan dalam usahanya menumbuhkan perilaku hayati yg berorientasi kebaharian, serta khususnya buat menciptakan, membina serta menyebarkan Saka Bahari.
3. Tujuan
Tujuan diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini merupakan buat menaruh arah, kemudahan, kelancaran menyebarkan Saka Bahari.
4. Dasar
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 juncto Nomor 57 Tahun 1988 mengenai Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 103 Tahun 1989 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 103 Tahun 1989 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya.
5. Pengertian
a. Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional adalah kondisi bergerak maju suatu bangsa, berisi keuletan serta ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan Nasional pada pada menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, kendala serta gangguan baik yg tiba dari luar juga pada, yang langsung atau nir eksklusif membahayakan integritas, bukti diri dan kelangsungan hayati bangsa serta negara dan usaha mengejar tujuan nasional.
b. Wawasan Nusantara dan Hukum Laut
1) Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia yg meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.
2) Hukum Laut Nasional dan Internasional
a) Pengumunan Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara RI tanggal 15 Desember 1957.
- Bentuk geografi Indonesia menjadi satu negara kepulauan yg terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat serta corak tersendiri.
- Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dalam pualu-pulau negara Indonesia (azas negara kepulauan).
c. Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 4 Tahun 1960
- Peraturan Perundang-undangan mengenai Perairan Indonesia.
Mengesahkan secara hukum pengumuman Pemerintah RI tanggal tiga Desember 1957.
d. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut :
(1) Azas negara kepulauan yg diperjuangkan sang bangsa Indonesiaselama sekitar 25 tahun, sudah diakui secara resmi oleh masyarakat Internasional.
(2) Laut Teritorial dan Zone Tambahan
(a) Laut Teritorial
Sejauh 12 mil dari garis penghubung titik-titik luar kepulauan. Kedaulatan penuh atas bahari teritorial, ruang udara pada atasnya, dasar laut serta tanah pada bawahnya dan kekayaan alam yang terkandung pada dalamnya. Hak kemudian lintas tenang bagi kendaraan air. Tidak boleh mengancam keselamatan negara. Tidak boleh melakukan informasi lapangan, penelitian, pencemaran serta lain-lain tanpa ijin yang berwenang.
(b) Zone Tambahan
Sejauh 12 mil menurut batas luar garis laut teritorial.
Wewenang melaksanakan supervisi dan penyelidikan seperlunya (tertentu)
(3) Selat yg digunakan buat Pelayaran Internasional
(4) Zone Ekonomi Ekslusif
(a) Sejauh maksimum 200 mil menurut garis penghubung titik-titik luar kepulauan.
(b) Hak berdaulat buat tujuan eksplorasi, eksploitasi pengelolaan dan perlindungan sumber kekayaan alam (biologi serta non hayati)
(c) Menghormati kebebasan pelayaran.
(lima) Landas Kontinen
(a) Jarak hingga 200 mil laut tepian kontingan tidak mencapai jeda 200 mil laut.
(b) Jarak hingga 350 mil laut bila dasar laut merupakan kelanjutan alamiah.
(c) Jarak sampai 100 mil bahari jika garis kedalaman (isobath) 2.500 meter.
c. Bahari
Kata laut berarti laut, namun dalam kaitan kegiatan Saka Bahari, bahari berarti pula segala kegiatan yg terdapat sangkut pautnya menggunakan sistem lingkungan hayati (ekosistem) kelautan dan perairan.
d. Perairan Pedalaman Indonesia
Perairan Pedalaman Indonesia terdiri menurut sungai, danau dan selat di antara pulau-pulau yang merupakan bagian yg tidak bisa dipisahkan berdasarkan laut.
e. Saka Bahari
Adalah keliru satu Satuan Karya Pramuka, loka peningkatan serta pengembangan kecakapan, ketrampilan pengalaman dan kepemimpinan para Pramuka Penggalang yang beusia 14 tahun atau lebih, Pramuka Penegak serta Pandega pada usahanya menyelenggarakan aktivitas-aktivitas konkret serta produktif di bidang kebaharian, sinkron dengan aspirasi pemuda Indonesia dan kepentingan masyarakat, sejalan dengan perkembangan teknologi kebaharian dewasa ini, dalam rangka memupuk jiwa kebaharian buat memberi bekal kehidupan serta penghidupan pada mereka, anggota Saka Bahari buat ikut dan dalam pembangunan bangsa serta negara.
6. Ruang Lingup serta Tata Urut
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini meliputi segala hal-ikhwal penyelenggaraan Saka Bahari dengan tata urut menjadi berikut :
a. Pendahuluan
b. Tujuan dan sasaran Saka Bahari
c. Organisais dan tata kerja Saka Bahari
d. Keanggotaan Saka Bahari
e. Hak serta Kewajiban
f. Pelantikan dan Pengukuhan
g. Kegiatan dan Sarana
h. Dewan Kehormatan Saka Bahari
i. Lambang Saka Bahari
j. Penutup.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN SAKA BAHARI
7. Tujuan
Saka Bahari bertujuan membina dan membuatkan anggota Gerakan Pramuka agar :
a. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, ketrampilan serta kecakapan di bidang kebaharian, yg bisa menjurus kepada kariernya pada masa mendatang.
b. Memiliki rasa dalam cinta pada laut dan perairan pada berikut berisi isinya pada khususnya serta rasa cinta kepada tanah air Indonesia pada biasanya.
c. Memiliki perilaku serta cara berpikir yg lebih matang dalam menghadapi segala tantangan hayati, terutama menyangkut kebaharian.
d. Mampu menyelenggarakan proyek-proyek pada bidang kebaharian secara positif berdaya guna serta sempurna guna, sinkron dengan minat serta bakatnya dan bermanfaat bagi warga sekitarnya.
8. Sasaran
Sasaran pembentukan Saka Bahari merupakan supaya selama dan setelah mengalami dan mendapatkan pendidikan Saka Bahari anggota Saka Bahari:
a. Mampu dan bisa memanfaatkan segala pengetahuan, pengalaman dan kecakapannya untuk ikut berperan serta secara aktif pada Pembangunan Nasional, khhususnya pada bidang kebaharian.
b. Merasa ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup yg menyangkut kebaharian.
BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA SAKA BAHARI
9. Organisasi
a. Saka Bahari dibentuk pada tiap ranting / cabang atas kehendak dan kegemaran yg sama dari anggota Gerakam Pramuka yang disesuaikan dengan situasi dan syarat setempat.
b. Saka Bahari dibuat oleh dan berada dibawah kewenangan, pengendalian serta pelatihan Kwartir Ranting.
Apabila Kwartir Ranting belum mampu membangun saka Bahari, maka pembentukan Saka Bahari dapat dilaksanakan oleh Kwartir Cabang.
c. Saka Bahari beranggotakan sedikitnya 10 orang dan sebesar-banyaknya 40 orang terdiri atas 4 krida, yaitu :
- Krida Sumber Daya Bahari
- Krida Jasa Bahari
- Krida Wisata bahari
- Krida Reksa Bahari
Dalam satu Saka Bahari dapat dibentuk beberapa krida yg sama.
d. Tiap-tiap krida beranggotakan lima hingga 10 orang, dipimpin oleh pemimpin Krida yg dipilih sang serta menurut anggota kridanya.
e. Apabila dalam satu Krida Bahari terdapat 2 atau lebih krida yg sama, dapat menggunakan nama yang sama dengan dikenakan penambahan angka dibelakang nama krida.
Misalnya : Krida Jasa Bahari 1
Krida Jasa Bahari 2
Dan seterusnya.
f. Anggota Saka Bahari Putra dan Saka Bahari Putri dihimpun secara tersendiri. Saka Bahari Putra dibina oleh Pamong dibantu oleh Instruktur Saka Bahari dan atau Instruktur Muda Saka Bahari.
g. Dalam menggelola dan menggerakan saka Bahari, maka disusun Dewan Saka Bahari yang teerdiri berdasarkan :
Ketua
Sekretaris
Bendhahara
Dan beberapa anggota yang dipilih dari serta sang anggota Saka Bahari.
h. Saka Bahari diberi nama sesuai menggunakan nama pahlawan yang terdapat kaitannya menggunakan kebaharian, misalnya : Yos Sudarso, Hang Tuah, dan lain-lain.
i. Masa Bakti Dewan Saka Bahari merupakan dua tahun serta dapat dipih pulang.
j. Struktur Organisasi Saka Bahari misalnya tercantum dalam lampiran.
10. Pimpinan Saka Bahari
a. Dalam rangka usaha peningkatan pelatihan dan pengembangan Saka Bahari perlu dibuat perangkat kerja Sakaaa Bahari pada Kwartir Gerakan Pramuka mulai tingkat ranting hingga Tingkat nasional buat membantu memikirkan serta mempertinggi pembinaan dan pengembangan Saka Bahari yang selanjutnya disebuut Pimpinan Saka Bahari.
b. Susunan Pimpinan Saka Bahari
1). Pimpinan Saka Bahari terdiri atas unsur Gerakan Pramuka ( Andalan, Staf, Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak serta Pandega ), pejabat-pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat pada bidang kebaharian menggunakan jumlah anggota diadaptasi dengan kebutuhan.
2). Susunan Pimpinan Saka Bahari adalah sebagai berikut :
· Penasihat
· Pengurus, yg terdiri dari :
- Ketua
- Wakil ketua
- Kepala Bidang Organisasi
- Kepala Bidang daan Latihan
- Kepala Bidang Prasarana
- Kepala Sekretaria
- Bendahara
- Anggota
3). Bila dipandang perlu menurut susunan Pimpinan Saka laut tadi bisa beberapa anggota pegurus Pimpinan Saka Bahari sebagai Pelaksana Harian.
c. Masa Bakti Pimpinan Saka Bahari
Masa Bakti pimpinan Saka Bahaari sinkron menggunakan masa baakti kwartirnya.
d. Tingkat Pimpinan Saka Bahari
1) Ditingkat pusat dibuat Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional
2) Di tingkaat propinsi dibentuk Pimpinan Saka Bahari Tingkat Daerah.
3) Di tingkat Kotamadya/Kabupaten dibuat Pimpinan Saka Bahari Tingkat Cabang.
4) Di taraf Kecamatan Dibentuk Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting.
11. Tata Kerja
a. Tata kerja Pimpinan Saka Bahari sesuai menggunakan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor ……..tahun……….mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pimpinan Saka Bahari.
b. Pamong Saka Bahari
1) Pamong Saka laut adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak serta Pandega atau Asnggota Dewasa Gerakan Pramuka lainnya yg memiliki minat / kegemaran pada bidang kegiatan kebaharian dan yang dapat diterima sang para anggota Saka Bahari yang bersangkutan.
2) Pamong Saka Bahari bisa diangkat serta dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka atas usul Dewan Kehormatan Saka Dan Pimpinan Saka Bahari yg bersangkutan.
3) Masa bakti Pamong Saka Bahari 2 tahun dan dapat diangkat kembali.
4) Pamong Saka Bahari ex-officio sebagai anggota Pimpinan Saka Bahari di Kwartir Rantingnya.
5) Pamong Saka Bahari berhenti karena :
a. Masa baktinya berakhir
b. Permintaan sendiri
c. Usulan Kehormatan Dewan Kehormatan Saka Bahari atau Pimpinan Saka Bahari yang bersangkutan.
d. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
6). Syarat-kondisi Pamong Saka Bahari :
a. Sehat mental dan fisik
b. Mengerti serta menghayati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
c. Memiliki Kepandaian bergauk khususnya dengan para pemuda serta memiliki rasa tanggung jawab.
d. Bersedia Untuk membina dan berbagi penggetahuan dan pengalaman yang dimilikinya buat kepentingan Saka Bahari.
e. Bersedia membina dan berbagi Saka Bahari.
f. Memiliki bakat menjadi pamong, menghayati serta mampu menerapkan sistim among serta prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan.
g. Orang dewasa yang memiliki ijasah pembina pramuka mahir Penegak / Pandega, atau pembina yang bersedia mengikuti Kursus Pembina Mahir.
c. Instruktur Saka Bahari
1) Instruktur Saka laut adalah orangyang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang kebaharian yg bisa ditugaskan buat mendidik para anggota Saka Bahari pada aktivitas Saka tadi.
2) Instruktur Saka Bahari diangkat dan dilantik sang Ka Kwarran atas dasar keahlian atau pengalaman kesanggupannya atas usul Pamong Saka serta Pimpinan Saka Bahari.
3) Instruktur Saka Bahari bertanggungjawab dan menaruh laporan periodik lepada Ka Kwarran melalui Pamong Saka laut.
4) Masa bakti Instruktur Saka Bahari diadaptasi menggunakan kebutuhan.
5) Syarat-syarat Instruktur Saka Bahari :
a) Memiliki satu keahlian atau pengalaman yang diperlukan buat kegiatan Saka Bahari.
b) Memiliki akal budi bergaul, khususnya dengan para pemuda serta memiliki rasa tanggung jawab.
c) Memahami, menyetujui serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
d) Mengerti, menghayati dan mampu menerapkan sistem among dan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan.
6) Instruktur Saka Bahari diberhentikan atas dasar :
a) Permintaan sendiri
b) Lantaran pelanggaran terhadap AD serta ART Gerakan Pramuka.
d. Dewan Saka Bahari
1) Dewan Saka Bahari terdiri atas : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota yang menjabat menjadi Pemimpin atau Wakil Pemimpin Krida yang dipilih oleh dan dari anggota Saka Bahari.
2) Masa bakti Dewan Saka Bahari adalah 2 tahun serta dapat dipilih balik .
3) Pada hakekatnya fungsi Dewan Saka Bahari sama dengan Dewan Ambalan Penegak/Dewan Racana Pandega.
4) Dewan Saka Bahari bertanggungjawab atas perencanaan serta aplikasi aktivitas Saka Bahari.
5) Syarat-syarat anggota Dewan Saka Bahari :
a) Memenuhi kondisi-kondisi keanggotaan Saka Bahari
b) Memiliki potensi serta talenta kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yg memadai buat tugasnya menjadi Dewan Saka.
BAB IV
KEANGGOTAAN
12. Anggota
a. Anggota Saka Bahari, adalah Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana serta Pramuka Pandega berdasarkan gugus depan yg mempunyai minat serta bakat di bidang kebaharian.
b. Pramuka Penggalang, Calon Penegak dan Calon Pandega dapat mengajukan diri sebagai anggota Saka Bahari menggunakan seijin Pembina Gugus depannya, serta diisyaratkan supaya pada saat 12 (dua belas) bulan setelah menjadi anggota Saka Bahari diusahakan sudah dilantik Pramuka Penggalang Terap, Penegak Bantara atau Pandega di Gugus depannya.
c. Pemuda yang berusia antara 14 sampai 25 tahun, dapat menjadi anggota Saka Bahari dengan ketentuan bahwa yg bersangkutan pada waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Bahari wajib sebagai anggota suatu Gugus depan Gerakan Pramuka serta selanjutnya berusaha menempuh
Syarat Kecakapan Umum serta dilantik sinkron dengan golongan keanggotaannya.
13. Peminat
a. Peminat merupakan Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega yg bukan anggota Saka Bahari, akan namun berminat buat memiliki TKK Saka Bahari
b. Peminat harus memenuhi Syarat-kondisi Kecakapan Khusus sinkron dengan ketentuan yg berlaku.
14. Syarat Anggota
a. Mendapat ijin menurut orang tua atau wali dan pembina gugus depan.
b. Berusia antara 14 (empat belas) sampai dengan 25 (2 puluh 5) tahun.
c. Sehat Jasmani serta Rohani.
d. Berminat dan bersedia buat berperan aktif dalam segala aktivitas Saka Bahari.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
15. Hak Anggota
Anggota Saka Bahari berhak :
a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran di bidang kebaharian.
b. Memperoleh latihan untuk menerima pengalaman, ketrampilan serta kecakapan di bidang kebaharian.
c. Menjadi Instruktur Muda pada Gugus depannya.
d. Menjadi Dewan Saka Bahari.
e. Pindah ke Satuan Karya lain apabila telah mendapatkan sedikitnya tiga (tiga) buah TKK serta sedikitnya sudah berlatih selama 6 (enam) bulan.
16. Kewajiban Anggota
Anggota Saka Bahari berkewajiban buat :
a. Mentaati Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
b. Menjaga nama baik Gerakan Pramuka serta Saka Bahari loka beliau menjadi anggota.
c. Menjunjung tinggi Adat yg berlaku.
d. Mengikuti dengan rajin dan tekun segala latihan serta aktivitas Saka Bahari.
e. Mengembangkan serta menerapkan kecakapan dan ketrampilannya dalam kegaitan-aktivitas yang bermanfaat baik bagi dirinya juga bagi warga dan bagi kepentingan humanisme.
f. Menjalankan tugas melatih bidang kebaharian di Gugus depannya atau di Gugus depan lain bekerja sama dengan pembina satuan yg bersangkutan atas persetujuan pembina Gugus depan serta sepengetahuan Kwartir Rantingnya.
g. Membayar iuran dan mentaati segala peraturan Gerakan Pramuka serta Saka Bahari.
17. Kewajiban Pemimpin Krida
a. Pemimpin Krida berkewajiban untuk memimpin kridanya pada aktivitas-aktivitas yg diadakan.
b. Mengupayakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada aplikasi kegiatan yang dilaksanakan.
c. Memberikan motivasi pada para anggota krida buat senantiasa menaikkan pengetahuan, ketrampilan serta kecakapannya.
d. Menjadi penghubung antara anggota krida dan Dewan Saka.
18. Kewajiban Dewan Saka Bahari
a. Memimpin dan mengelola Saka Bahari secara berdaya guna dan sempurna guna menggunakan penuh tanggung jawab.
b. Bersama-sama Pamong Saka Bahari dengan dukungan teknis para Instruktur Saka Bahari menggerakkan saka ke arah tujuan serta target yang sudah ditentukan sang Gerakan Pramuka.
c. Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, aplikasi, pengendalian dan penilaian aktivitas Saka Bahari.
d. Berusaha menumbuhkan gambaran yang baik mengenai Saka Bahari pada kalangan masyarakat.
e. Melaporkan jumlah anggotanya dan kegiatan Saka Bahari pada Kwartir Ranting melalui Pamong Saka Bahari setiap catur wulan.
19. Kewajiban Pamong Saka Bahari
Pamong Saka Bahari berkewajiban :
a. Melaksanakan pembinaan serta pengembangkan Satuan Karya menggunakan sistem among agar berdaya guna dan berhasil guna serta penuh tanggung jawab.
b. Menjadi seseorang kakak, pendamping serta pembangkit semangat serta daya kreasi bagi para anggota sakanya.
c. Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kecakapannya melalui pendidikan, khususnya yg menyangkut bidang kegiatan Saka Bahari.
d. Menjadi motivator bagi para anggota Saka Bahari khususnya, serta semua pramuka dalam umumnya dalam membina serta membuatkan kegemaran-kegemaran mereka pada bidang kebaharian.
20. Kewajiban Pimpinan Saka Bahari
Pimpinan Saka Bahari pada tiap wilayah kerja kwartirnya berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai menggunakan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : Tahun ……., Tentang Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pimpinan Saka Bahari.
BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN
22. Pelantikan
a. Peserta didik dilantik sebagai anggota Saka Bahari oleh Pamong Saka Bahari.
b. Dewan Saka Bahari pada lantik oleh Pamong Saka Bahari yang bersangkutan.
c. Pamong Saka Bahari dan Instruktur Saka Bahari di lantik sang Ketua Kwartir Ranting.
d. Pimpinan Saka Bahari tingkat ranting dilantik sang Ketua Kwartir Ranting.
e. Pimpinan Saka Bahari taraf cabang dilantik oleh Ketua Kwartir Cabang.
f. Pimpinan Saka Bahari tingkat wilayah dilantik sang Ketua Kwartir Daerah.
g. Pimpinan Saka Bahari taraf nasional dilantik sang Ketua Kwartir Nasional.
23. Pengukuhan
a. Berdirinya Saka Bahari dikukuhkan dengan Keputusan Kwartir Ranting yg dibaca dalam upacara pelantikan Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting.
b. Sahnya Pimpinan Satuan Karya Tingkat Ranting, Cabang, Daerah dan Nasional dikukuhkan menggunakan Keputusan Kwartir yg bersangkutan.
BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
24. Musyawarah
a. Musyawarah
1) Musyawarah Saka Bahari merupakan suatu lembaga atau loka rendezvous para anggota Saka Bahari, guna membahas segala sesuatu yang berkaitan menggunakan Saka Bahari.
2) Musyawarah Saka Bahari dihadiri sang :
a) Dewan Saka Bahari
b) Pemimpin Krida serta Wakil Pemimpin Krida
c) Anggota Saka Bahari
d) Pamong Saka Bahari
e) Instruktur Saka Bahari
f) Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting/Cabang.
3) Hasil musyawarah Saka Bahari akan dijadikan bahan rujukan bagi Pimpinan Saka Bahari dan kwartir pada merencanakan penyelenggaraan kegiatan Saka Bahari.
b. Peserta Musyawarah Saka Bahari
1) Dewan Saka
2) Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida
3) Anggota Saka Bahari
c. Penasihat Musyawarah Saka Bahari
1) Pimpinan Saka Bahari
2) Pamong Saka Bahari
3) Instruktur Saka Bahari
d. Acara Musyawarah :
1) Laporan pertanggungjawaban hari yang pelaksanaan tugas Dewan Saka Bahari yang usang.
2) Laporan pertanggungjawaban keuangan.
3) Usulan Rencana Kerja masa baaakti berikutnya.
4) Pemilihan Dewan Saka Bahari.
e. Pimpinan Musyawarah
Musyawarah Saka Bahari dipimpin oleh Ketua Dewan Saka Bahari atau anggota Dewan Saka yg sudah menerima mandat menurut Ketua Dewan Saka Bahari.
f. Waktu musyawarah
Musyawarah Saka Bahari dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Saka.
25. Rapat Kerja
a. Rapat kerja Saka Bahari dihadiri oleh Dewan saka Bahari, Pemimpin Krida, Pamong Saka, dan bisa juga mengundang Pimpinan Saka Bahari Tingkat Ranting/Cabang.
b. Rapat Kerja Saka Bahari dipimpin oleh Dewan Saka Bahari.
c. Rapat Kerja Saka Bahari membahas :
1) Laporan pelaksanaan Program Kerja satu tahun
2) Laporan pertanggungjawaban keuangan
3) Rencana Program Kerja tahun mendatang.
BAB VIII
KEGIATAN DAN SARANA
Kegiatan kebaharian dilaksanakan buat semua golongan Pramuka yaitu : Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega yang menjurus pada training tabiat, mental, jasmani, rohani, pengetahuan, kecakapan, pengalaman serta ketrampilan menggunakan menerapkan sistem among serta prinsip-prinsip dasar pendidikan kepramukaan, sesuai menggunakan perkembangan jasmani dan rokhani peserta didik.
Penyelenggarakan kegiataan kebaharian bagi pramuka Siaga serta Pramuka Penggalang ditekankan terutama untuk berbagi minat mereka di bidang kebaharian menggunakan penerapan sistem pengumpulan Tanda Kecakapan Khusus (TKK ). Peyelenggaraan aktivitas kebaharian bagi Pramuka Penegak dan Pandega dimaksudkan menjadi bisnis buat menaikkan program aktivitas yg lebih mantap serta berbobot.
Kegiatan Saka Bahari adalah aktivitas pada rangka berbagi talenta dan minat para anggotanya di bidang kebaharian secara lebih intensif serta terarah, yg mencakup pokok-utama kegiatan buat :
a. Menciptakan Pramuka yang sehat mental serta fisik
b. Mennumbuhkan penghayatan serta kesadaran lingkungan .
c. Merangsang insting ilmiah / teknologi di bidang kebaharian
d. Menumbuhkan minat serta motivasi buat sebagai manusia yang produktif, dan berjiwa wiraswasta dalam kegiatan yang berorientasi kebaharian
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan :
a) Sebanyak mungkin menggunakan praktek dengan menyajikan aktivitas konkret untuk memberi kesempatan menerapkan sendiri pengetahuan serta kecakapan di bidang kebaharian serta menggunakan indera-indera konkret baik tradisional maaupun terkini.
b) Secara mudah, sederhana, mengandung banyak improvisasi, swadaya, nir memerlukaan porto tinggi, gampang dilaksanakan, tetapi membawa output pendidikan yang nyata pada melaksanakan kegiatannya.
c) Untuk menaikkan mutu aktivitas, perlu diusahakan adanya sarana ynag sinkron, menggunakan tetap memperhatikan keadaan serta kemampuan setempat.
d) Pamong Saka Bahari bersama Instruktur mengusahakan adanya wahana yang memadai, baik dalam jumlah maupun mutu, dengan donasi Pimpinan Saka Bahari serta Kwartir, dan Majelis Pembimbing Kwartir yg bersangkutan.
26. Lingkup Kegiatan
Untuk memperoleh aneka macam macam pengetahuan dan ketrampilaan di bidang kebaharian, Saka Bahari melaksanakan aktivitas yang mencakup :
a. Kebaharian secara umum
b. Kebaharian secara khusus menggunakan kridanya masing-masing.
c. Bakti kepada rakyat.
27. Bentuk dan Macam Kegiatan
a. Latihan Saka secara terjadwal yang dilaksanakan diluar hari latihan Gugus depannya.
b. Kegiatan bersiklus buat kepentingan eksklusif misalnya menyiapkan diri buat lomba, kegiatan ulang tahun Saka Bahari dan sebagainya.
c. Perkemahan bakti Saka Bahari disingkat Perti Saka Bahari, pesertanya seluruh anggota Saka Bahari.
d. Perkemahan antar Satuan Karya, disingkat Peran Saka, pesertanya terdiri berdasarkan beberapa jenis Satuan Karya, misalnya Saka Bahari beserta Saka Dirgantara dan Saka Taruna Bumi. Sebaiknya semua jenis Satuan Karya setempat diikutsertakan.
28. Tingkat Kegiatan
a. Latihan serta aktivitas terencana diadakan ditingkat Ranting, dilaksanakan sang Dewan Saka Bahari didampingi sang Pamong serta instruktur Saka Bahari.
b. Peran Saka dapat diadakan pada tingkat Ranting, Cabang, Daerah dan Nasional.
c. Perti Saka Bahari diadakan di tingkat Ranting serta Cabang sinkron dengan kepentingan, sekurang-kurangya dilaksanakan satu kali pada satu masa baktinya.
29. Kegiatan Pendidikan/Latihan
Kegiatan Pendidikan/Latihan anggota Saka laut dilaksanakan dalam 3 termin :
a. Tahap Dasar :
Beriai materi pengorganisaian serta hal-ikhwal Saka Bahari yang dilaksanakan selama 30 jam pelajaran.
b. Tahap Krida :
Berisi untuk pencapaian TKK Tingkat Madya Purwa/Madya
c. Tahap Kejuruan :
Berisi materi untuk pencapaian TKK Tingkat Utama yanng kualifikasinya diakui rakyat bahari dan dapat menjadi instruktur/pembantu pelatihan.
30. Sarana
a. Kegiatan Saka Bahari sebesar mungkin dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan menyajikan aktivitas nyata.
Hal tersebut berarti, bahwa buat aktivitas Saka Bahari absolut diharapkan wahana kegiatan yg berupa :
1. Alat/peralatan
2. Pelengkapan
3. Fasilitas, misalnya : kolam renang, loka berlatih, serta lain sebagainya
4. Sanggar bakti Saka Bahari
b. Pada dasarnya Saka Bahari wajib memanfaatkan sarana aktivitas seperti tersebut dalam Pt. 30 a, yang ada di wilayahnya.
c. Sanggar Bakti Saka Bahari
Sanggar Bakti Saka bahari adalah pangkalan dan tempat para anggota Saka Bahari dalam menciptakan perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (cotrolling), serta penilaian (penilaian) kegiatan Saka Bahari yang pula bisa berfungsi sebagai :
1) Tempat mengadakan latihan serta belajar
2) Tempat musyawarah
3) Tempat untuk bekerja dan beribadat
4) Pangkalan buat menyebarkan bakti
Pengelolaan Sanggar Saka Bahari dilakukan oleh suatu Tim pengurus yang dipilih diantara anggota Saka Bahari menggunakan Pamong Saka menjadi konsultan.
31. Pembiayaan
a. Dana yg dipergunakan buat membiayai kegiatan-aktivitas Saka Bahari diperoleh menurut :
1) Iuran para anggota Saka Bahari, yang besarnya ditetapkan pada musyawarah Saka Bahari.
2) Hasil bisnis menurut para pemimpin Saka Bahari
3) Bantuan dari warga yang tidak mengikat
4) Lain-lain yg tidak bertentangan menggunakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan anggaran perundang-undangan yang berlaku.
b. Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana.
1) Dilaksanakan selambat-lambatnya sebulan selesainya proyek kegiatan selesai
2) Disampaikaan kepada :
a) Kwartir yang bersangkutan
b) Pimpinan Saka Bahari setempat
c) Musyawarah anggota
d) Dewan Saka Bahari
e) Para penyumbang
BAB IX
DEWAN KEHORMATAN SAKA BAHARI
32. Pembentukan, Susunan dan Tugas
a. Pembentukan
Dewan Kehormatan Saka Bahari adalah lembaga yang dibentuk oleh Saka Bahari buat menuntaskan hal-hal eksklusif yg menyangkut nama baik seorang anggota Saka Bahari atau nama baik Saka Bahari, dan menyusun data yang diperlukan buat pengusutan anugerah hadiah dan tanda penghargaan pada anggota Saka Baharinya.
b. Susunan
Dewan Kehormatan Saka Bahari terdiri atas :
1) Pamong Saka Bahari
2) Instruktur Saka Bahari (apabila diharapkan)
3) Dewan Saka Bahari
4) Pemimpin Krida.
c. Tugas
1) Dewan Kehormatan Saka Bahari karena adanya :
a) Pelanggaran terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, ketentuan-ketentuan Saka Bahari, disiplin, kehormatan Satuan Karya.
b) Pengusulan anugerah hadiah/penghargaan.
2) Dewan Kehormatan Saka Bahari tetapkan hadiah sanksi pada bentuk :
a) Pemberhentian sementara
b) Pemberhentian keanggotaan Saka Bahari, mengembalikan yang bersangkutan ke Gugus depannya.
3) Anggota Satuan Karya yg dipercaya melanggar ketentuan-ketentuan Gerakan Pramuka diberi kesempatan buat mengajukan pernyataan keberatannya serta membela diri dalam Sidang Kehormatan Saka Bahari.
4) Dewan Kehormatan merehabilitasi anggota Saka Bahari yg terkena sanksi.
5) Dewan Kehormatan Satuan Karya memberi laporan tentang keputusan yg diambilnya kepada pembina gugus depan anggota Saka Bahari yang bersangkutan, Ketua Kwartir Ranting, Ketua Kwartir Cabang serta Pimpinan Saka Bahari taraf Ranting melalui Pamong Saka Bahari.
33. Bentuk
Dewan Kehormatan Saka Bahari berbentuk forum yang bersifat temporer (semacam Panitia Ad-Hock)
BAB X
LAMBANG SAKA BAHARI
34. Sesuai dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : Tahun …….., tentang Lambang/indikasi pengenal Saka Bahari.
BAB XI
ADMINISTRASI SAKA BAHARI
35. Administrasi
a. Pelaksanaan administrasi Saka Bahari terpedoman pada Petunjuk Penyelenggaraan administrasi generik Gerakan Pramuka
b. Dalam hal prosedur surat-menyurat, Pimpinan Saka Bahari dapat menggunakan Tanda Pengenal Saka Bahari berupa Stempel Saka Bahari.
BAB XII
PENUTUP
36. a. Jika dalam Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini masih masih ada kekurangan, kekeliruan atau kesalahan akan disertakan penambahan dan ralat.
b Hal-hal yg belum diatur pada Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini, akan diatur lebih lanjut sang Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
c. Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bahari ini bisa dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk-petunjuk aplikasi serta petunjuk-petunjuk aplikasi dan petunjuk-petunjuk teknis sang kwartir.